KAHMI: Masa Depan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat

KAHMI: Masa Depan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat

SHARE

JAKARTA – Bidang Pertambangan dan Energi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menilai masa depan pengembangan energi terbarukan di Indonesia bisa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selanjutnya, KAHMI akan mengkaji tema itu dalam diskusi publik dengan ‘Masa Depan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia’. Sebagai Keynote Speaker Wakil Ketua Komisi VII DPR RI DR. Ir. E. Herman Khaeraon, MSc.

Rencananya Diskusi Publik tersebut digelar di KAHMI Center Jalan Turi I No.14, RT.3/RW.6, Rw. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/3/2018) Pukul 12.30 WIB Selesai yang diawali dekan makan siang.

Seperti makalah yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pertambangan dan Energi Majelis Nasional KAHMI Ismet Djafar, energi terbarukan di Indonesia harus dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya. Khususnya untuk mencermati pernyataan dari para pengambil kebijakan baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, sangat mendukung pengembangan energi terbarukan.

Hal sebagaimana termaktub dalam PP No. 79 tahun 2019 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan bahwa bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025 bersumber dari energi terbarukan.

“Realitasnya pengembangan energi terbarukan belum sesuai dengan harapan yang ditargetkan. Dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan energi terbarukan yang seharusnya kurang lebih 1 % dalam bauran energi terbarukan, haya tercapai 0,52 persen,” kata Ismet.

Untuk itu, kata Ismet, kondisi tersebut akan membutuhkan usaha yang lebih giat lagi di masa mendatang dalam pengembangan energi terbarukan yang masih sebesar 7,7 persen. Apabila dihitung secara kalkulasi pertumbuhan ke depan hingga tahun 2025 maka diharapkan sebesar 1,9% tiap tahun agar target yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 yang baru disahkan oleh Kementerian ESDM RI menyebutkan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik ditargetkan sebesar 6,86 %.

Baca juga :   Larangan Ekspor Konsentrat, Sudirman Said : Kita akan Revisi UU Minerba

“Angka ini lebih rendah daripada RUPTL 2017-2026 yang mencapai 8,3%. Ada beberapa jenis pembangkit yang akan dipangkas dalam RUPTL tersebut. Untuk pembangkit listrik tenaga uap/PLTU, dipangkas sebesar 5.000 MW,” papar Ismet.

“Sedangkan pembangkit listrik tenaga gas berkurang sebesar 10.000 MW, serta pembangkit listrik tenaga air berkurang sekitar 1.000 MW. RUPTL 2018-2027 ini berusaha mengakomodasi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam perencanaan pembangunan pembangkit tenaga listrik,” jelas Ismet.

Menurutnya, porsi EBT dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 mencapai 23 persen atau lebih tinggi daripada porsi EBT pada RUPTL 2017-2026 sebesar 22,6 persen. Secara rinci porsi bauran energi pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2025 yaitu EBT sebesar 23 persen, Batubara sebesar 54,4 persen, Gas sebesar 22 persen, dan BBM sebesar 0,4 persen.

Secara umum, lanjutnya, kondisi ketersediaan energi di Indonesia saat ini belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih terjadi ketimpangan dalam hal ketersediaan energi di berbagai wilayah yang juga berdampak pada aspek kesejahteraan.

“Pengelolannya juga belum dilakukan secara optimal, sehingga masih ada wilayah tertentu yang belum menikmati dampak pembangunan secara optimal khususnya ketersediaan energi listrik di beberapa wilayah,” jelas Ismet.

Selain itu, ia juga mencermati dari segi pemanfaatan potensi alam itu, belum digunakan secara maksimal di berbagai pelosok wilayah Indonesia dieksploitasi dan dieksplorasi secara terencana dan terpadu untuk kesejahteraan masyarakat.

“Itu maksud dan tujuan penyelenggaraan Diskusi Publik ini. Dan untuk menjelaskan kepada publik komitmen pemerintah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi sesuai dengan target yang diamanahkan dalam Kebijakan Energi Nasional,” terangnya.

“Mendorong pemerintah untuk secara serius dan konsisten dalam upaya pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia termasuk penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.”

Baca juga :   Tanya Smelter, Eni Maulani Datangi Bupati Gresik

Adapun Panelis dalam diskusi itu, Rida Mulyana selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Djoko Rahardjo Abu Manan selaku
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, dan Ir. Surya Darma sebagai Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) (HMS)

Facebook Comments
Iklan: