Kasus PT BIS Mengendap 7 Tahun, LBH Buton Raya Desak Kapolri Copot...

Kasus PT BIS Mengendap 7 Tahun, LBH Buton Raya Desak Kapolri Copot Kapolda Sultra

SHARE

BUTON – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Sultra. Hal itu dikarenakan selama 7 tahun sejak 2011, laporan tindak pidana korupsi (Tipikor) Kehutanan dan Pertambangan PT Bumi Inti Sulawesi (BIS) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara yang dilaporkan ke Polda Sultra oleh LBH Buton Raya dan WALHI hingga kini belum ada kejelasan.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif LBH Buton Raya, La Ode Syarifuddin mengatakan dugaan Tipikor Kehutanan dan Pertambangan PT BIS terjadi sejak Tahun 2007-2012 melibatkan sejumlah pejabat pusat dan daerah. Diantaranya, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 Zukifli Hasan (Kini Ketua MPR), 2 orang Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Nur Alam, Kadis Kehutanan Sultra, Amal Jaya, Kadis ESDM Sultra, Muh. Hakku Wahab, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim (Kini anggota DPR RI F-PPP), serta 25 anggota DPRD kota Baubau periode 2009-2014.

“Dan sejak tahun 2011 hanya satu kali Polda Sultra memberikan surat berisi hasil pengecekan lapangan yaitu Tanggal 30 September 2011. Setelahnya, sama sekali tidak pernah ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan (SP2HP),” kata Syarifuddin melalui rilisnya, Kamis (12/4/2018).

Menurut dia, sudah lima kali Kapolda Sultra berganti pasca kasus tersebut dilaporkan. Namun, tidak pernah ada atensi atas LP tersebut. Berkali-kali LBH Buton Raya bersurat resmi ke Kapolda Sultra dengan tembusan ke Kapolri dan Irwasum tapi tidak pernah ada atensi dan balasan. Tampak penyidik dan pimpinan di Mapoda Sultra tidak profesional.

“Sikap tidak profesional pimpinan dan penyidik Polda Sultra yang bertanggung jawab atas kasus tipikor ini mesti mendapatkan pemeriksaan Kapolri. Tidak menutup kemungkinan ada sesuatu kesepakatan di bawah meja untuk secara sengaja ‘mengendapkan’ kasus ini,” sarannya.

Baca juga :   DPP KNPI Kutuk Pelaku Teror Terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan

“Kami juga meminta pimpinan KPK RI yang sedang menjalankan agenda Korsub Minerba di Propinsi Sultra untuk menurunkan tim memeriksa kasus tersebut,” pinta Syarifuddin. (ALI)

Facebook Comments