Ketum DPP KNPI, Tolak Aksi Demonstrasi Anarkistis dan Ajak Masyarakat Kawal BLT BBM

 Ketum DPP KNPI, Tolak Aksi Demonstrasi Anarkistis dan Ajak Masyarakat Kawal BLT BBM

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunissa menolak kekerasan pada aksi demonstrasi para mahasiswa dan masyarakat yang menuntut harga BBM diturunkan dengan menolak kebijakan pemerintah telah menaikan harga BBM.

“Tetapi kami menolak keras aksi demonstrasi yang berbau anarkistis dan fandalisme,” kata Nisa–sapaan akrab– Putri Khairunissa pada Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Nisa lebih cenderung menyerukan pada mahasiswa mengawal mengawal Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM daripada ikut turun ke jalan meminta pemerintah menurunkan harga tersebut. Karena lanjutnya, saat ini terjadi paradgima transisi energi dengan lahirnya RUU EBT (rancangan undang-undang Energi Baru Terbarukan).

“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM supaya tidak di Korup, sehingga tepat sasaran” terang Nisa.

Ia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki data update masyarakat yang berhak penerima Bansos. Selain itu menurutnya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk menjamin stabilitas harga-harga pangan. Menjaga daya beli masyarakat yang memang di dominasi oleh sektor konsumsi.

Kendati begitu, terkait situasi kekinian, DPP KNPI menghargai hak demokrasi elemen masyarakat melakukan demonstrasi. Yakni menyampaikan aspirasi di muka umum dengan cara yang baik.

Menurutnya keputusan pemerintah tersebut, sebagai bentuk mitigasi resiko mencegah Indonesia terkena imbas resesi global yang penuh dengan ketidakpastian hingga detik ini.

“Menurut kami, pikiran yang jernih saat ini bukan lagi sibuk bicara kenaikan harga BBM. Tetapi kita mengajak berbagai elemen masyarakat, waktunya mengawal dan menjaga secara ketat penyaluran BLT BBM agar tidak di korupsi, sehingga tepat sasaran” ujarnya.

Untuk itu, meminta Kementerian sosial memiliki data update masyarakat yang berhak penerima Bansos. Selain itu menurutnya pemerintah juga harus segera mengambil langkah untuk menjamin stabilitas harga-harga pangan. Menjaga daya beli masyarakat yang memang di dominasi oleh sektor konsumsi.

Tak hanya itu, Nisa juga mengingatkan, kebijakan menaik-turunkan harga BBM subsudi saat ini adalah cara jangka pendek untuk menyelesaikan masalah mendasar, justru pemerintah, parlemen serta seluruh stakeholder perlu memikirkan solusi bernas, berjangka.

“Untuk itu yang paling urgent, paradigma transisi energi yang harus kita segerakan. Dalam hal transisi energi ini, DPP KNPI mendesak dan mendorong RUU EBT segera di sahkan menjadi UU,” tegasnya.

Laporan: Desvi

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait