‘Kita Dukung Upaya Pemerintah Keluarkan Perpres Distribusi BBM Subsidi’

 ‘Kita Dukung Upaya Pemerintah Keluarkan Perpres Distribusi BBM Subsidi’

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rudi Hartono Bangun angkat suara terkait upaya dari Pemerintah yang sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Rudi berharap, Perpres tersebut pro rakyat kecil. Untuk itu, ia meminta pada pihak Pertamina melakukan sosialisasi secara masif agar penggunaan BBM subsidi benar-benar digunakan oleh masyarakat yang berhak menggunakannya, tidak lagi digunakan oleh mereka yang tergolong orang kaya.

“Kita dukung upaya dari pemerintah mengeluarkan Perpres soal distribusi BBM subsidi. Tapi pihak Pertamina perlu melakukan sosialisasi masif ke daerah. Sebab menggunakan pertalite dan solar itu buat kalangan orang menengah hingga ke bawah,” kata Rudi pada wartawan Lintas Parlemen, Jumat (5/8/2022).

“Satu lagi yang perlu diperbaiki, yakni cara menddaftarkan diri di aplikasi MyPertamina yang perlu disosialisasikan secara masif dan terstruktur soal bagaimana mengakses aplikasi tersebut. Sebagai contoh, pihak pemerintah perlu mesosialisasi hal itu hingga di desa-desa. Sehingga saat aturan tersebut diberlakukan dengan aplikasi itu, maka masyarakat tidak protes lagi karena mereka sudah paham  menggunakan MyPertamina,” sambungnya.

Sebagai informasi, pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menyampaikan ke publik bahwa segera menerapkan pembatasan membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjenis solar dan pertalite paling telat berlaku bulan September 2022.

Untuk itu, Rudi meminta Presiden Jokowi segera merevisi Perpres tersebut dengan mengeluarkan pasal membela rakyat dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ia menekankan perlunya pola sosialisasi yang masif terkait Perpres BBM itu. Dengan sosialisasi seperti itu, tak ada lagi keributan atau protes dari rakyat soal pertalite dan solar.

“Pihak pemerintah dari hal ini Pertamina tak boleh terlalu kaku atau ngotot melarang pembelian pertalite dan solar. Sebab soal BBM ini terkait hajat hidup orang banyak. Kita bisa pakai opsi lain seperti menggunakan surat keterangan miskin dari desa dan kartu PKH. Sehingga rakyat tak lagi kesusahan membeli BBM subsidi dengan aplikasi MyPertamina. Ini tentu tercatat di data base Pertamina,” terangnya.

Laporan: Aidil Muhammad

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.