KNPI Serukan ‘Ayo Merokok’ untuk Bantu BPJS Defisit Anggaran

KNPI Serukan ‘Ayo Merokok’ untuk Bantu BPJS Defisit Anggaran

SHARE
Ketua Umum DPP KNPI 2015-2018 dan Wasekjen DPP Partai Demokrat Muhammad Rifai Darus

JAKARTA – Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus ikut angkat suara terkait rencana Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemanfaatan cukai rokok untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bagi Rifai, apa pun harus ditempuh untuk bantu pemerintah.

Meski Perpres itu rupanya menuai dilema. Namun, akibat Perpres yang kini sedang dalam tahap pengundangan itu, membuat pendapatan daerah yang selama ini berasal dari cukai rokok otomatis berkurang.

“Saya merokok untuk membantu pemerintah membayar tunggakan di BPJS, ” kata Rifai seperti video yang sudah viral, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Saat dikonfirmasi terkait komentarnya itu. Rifai mengatakan, kita pemuda Indonesia sejak dulu membantu pemerintah agar mampu keluar dari persoalan dihadapi, termasuk BPJS kekurangan anggaran.

“Selama ini saya saya tidak merokok, tapi setelah tahu pemerintah atau BPJS kekurangan anggaran untuk bayar pasien BPJS (maka saya merokok), ” ujar Rifai.

“Seruan atau ajakan merokok ini jangan dimaknai negatif,” sambungnya.

Seperti diberitakan, Pemerintah berencana menutup defisit keuangan BPJS kesehatan dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok.

Rencana ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR guna membahas di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/9/2018).

Mardiasmo mengatakan, salah satu rencana pemerintah untuk mengatasi tunggakan iuran BPJS di daerah adalah mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan PMK Nomor 222 Tahun 2017 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) serta pemanfaatan dana pajak rokok.

Dalam ketentuan Perpres yang baru itu, disebutkan bahwa pendapatan negara dari cukai rokok itu dipotong 50 persen. Sebagian tetap didistribusikan ke pemerintah kota/ kabupaten melalui DBHCHT. Sebagian lagi digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. (Jodira)

Facebook Comments
Baca juga :   Viral! Trofi Juara Timnas U-16 di Piala AFF 'Ternoda' Ternyata Tanpa Bantuan Dana Pemerintah