Komisi II DPR RI Pantau Persiapan Pemilu 2024 di Kota Bekasi
JAKARTA – Komisi II DPR RI menggelar kunjungan kerja (Kunker) di masa Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim Kunker Reses Komisi II DPR RI kali ini ke dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI H. Yanuar Prihatin (F-PKB) untuk memantau tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (14/4/2023).
“Kunjungan Kerja Reses Komisi II kali ini dalam rangka meninjau kesiapan Pemerintah Kota Bekasi bersama KPU Kota Bekasi dan Bawaslu di Kota Bekasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Juga ingin mengetahui apa saja bentuk dukungan dan fasilitas dari Pemkot Bekasi kepada penyelenggara Pemilu,” kata Yanuar saat menggelar pertemuan dengan Walikota Bekasi diwakili PLH Sekretaris Daerah, Perwakilan KPUD Kota Bekasi, Perwakilan Bawaslu Kota Bekasi dan Perwakilan BPN Kota Bekasi.
Dalam kunjungan itu, hadir pula Anggota Komisi II DPR RI seperti Rahmat Muhajirin,, Riyanta, Riswan Tony, Mohammad Toha, Haruna, Ongku P. Hasibuan, Wahyu Sankaya, Mardani Alisera dan Khairul Muhtar.
Lebih lanjut, Yanuar menambahkan, Komisi II DPR juga ingin mendengar langsung apa saja langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Bekasi dalam mensosialisasikan Pemilu Serentak 2024 kepada masyarakat dan juga pendidikan politik pada para pemilih agar angka partisipasi masyarakat dapat lebih optimal.
“Pada Pemilu serentak tahun 2019 lalu persoalan logistik Pemilu sempat mengemuka di berbagai daerah sehingga kami perlu memastikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa berjalan lebih baik, lancar, aman dan kondusif,” tandas Yanuar.
Pada kesempatan itu, politisi PKB asal Dapil Jawa Barat X ini yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar ini meminta penjelasan bagaimana pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, apa saja masalah yang ditemui dan bagaimana agar tahapan berikutnya bisa berjalan lancar, aman dan kondusif.
“Berbagai kendala yang dihadapi dalam masa tahapan Pemilu harus segera diantisipasi dan dicari jalan keluarnya agar tidak menghambat tahapan Pemilu yang sedang berjalan,” imbuh Yanuar.
KPU memiliki beberapa sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan dan terpusat di KPU RI, seperti SIPOL, SILON, SIDALIH, SIAKBA, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi II DPR imbuh Yanuar juga mempertanyakan apakah KPU Kota Bekasi mengalami permasalahan terkait penggunaan sistem informasi tersebut.
