Komisi III DPR ke Kaltim untuk Pastikan Pemilu 2019 Berjalan Aman

Komisi III DPR ke Kaltim untuk Pastikan Pemilu 2019 Berjalan Aman

SHARE

BALIKPAPAN – Komisi III DPR RI menggelar Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Kalimantan Timur atau Kaltim. Dalam kunjungan ini rangka untuk mengevaluasi kinerja mitra komisi III di lapangan, khususnya berkaitan dengan Pemilu.

“Saya dan rombongn Komisi III ingin mendapatkan pemaparan dari Kapolda Kaltim bagaimana pemetaan kerawanan kondisi keamanan menjelang 17 April 2019. Dengan demikian kita bisa mengantisipasi dengan baik setiap potensi ketegangan atau konflik menjelang Pemilu,” kata Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Alhabsyi seperti disampaikan pada wartawan, Senin (25/3/2019) kemarin.

“Kami juga ingin mendapatkan pemaparan bagaimana kesiapan distribusi personel Polda Kaltim untuk Pengamanan Pemilu. Selain itu mengevaluasi apa saja kendala kendala yang ditemui dilapangan, serta langkah taktis apa yang telah dilakukan,” sambungnya.

Selain itu, Komisi III DPR ingin melihat langsung dan mengevaluasi kesiapan penyelenggaraan pemilu di lapas. Saat ini jumlah napi di Kaltim ada 9.471 orang, jika ditambah dengan tahanan ada 12.529 orang.

“Kita ingin memastikan apakah mereka semua sudah di daftar sebagai pemilih di dpt apa belum. Dan langkah koordinasi apa saja yang sudah dilakukan denga KPUD Kaltim, hal ini diperlukan untuk menjamin mereka bisa menyalurkan aspirasi dengan baik,” terang politisi asal Dapil Kalimatan Selatan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menggelar siulasi untuk menyiapkan siagaan pasukan yang dalam pengamanan yang mampu menghadirkan rasa aman bagi pemilih. Adalah Apel Siaga dilakukan di Makodam VI Mulawarman Balikpapan.

“Pada kesempatan ini kami juga minta Polda untuk memperkuat pengamanan di perbatasan. Pengamanan ini diperlukan untuk menghalau masuknya narkoba ke Kaltim dari jalur tikus. Hal ini sangat penting untuk melindungi generasi muda dari narkoba,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

Facebook Comments
Baca juga :   JPPR Sayangkan Keluarkan Surat Edaran, Bukti KPU Tak Profesional Bekerja