Komisi III DPR Minta Komisi Yudisial Diberi Bekal Khusus untuk Hadapi Hakim

JAKARTA – Komisi III DPR RI ingin agar Komisi Yudisial (KY) diberi pelatihan khusus agar kemampuan dimiliki terkait tugas yang diembannya meningkat. Hal itu terungkap saat Komisi III DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Komisi Yudisial RI dengan agenda Pembahasan RKA K/L Tahun 2023 dan Pembahasan Usulan program yang akan di danai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi III DPR RI di Nusantara II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Sebelumnya, ada beberapa keputusan KY tidak dijalankan oleh para hakim karena dinilai komisi tersebut belum memiliki kemampuan memadai. Padahal, KY dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 20 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Di mana KY bertugas memantau serta mengawasi perilaku hakim; termasuk juga menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

“Jadi, menarik juga apa yang disampaikan pak Habib terkait peningkatan kemampuan daripada komisi yudisial ini. Kadang-kadang kenapa hakim itu, tak mau menjalankan rekomendasi KY karena menurut mereka, hakim ini sudah ada 10-20 tahun kemudian dijatuhkan hukuman yang relatif baru, lima tahun atau paling banter 10 tahun kalau dua periode,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menanggapi penyataan Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman.

“Mungkin, kalau ditingkatkan kemampuannya, seperti usulan Habiburahaman diberi pembekalan agar KY punya pembekalan, saya setuju-setuju saja supaya wawasan bisa lebih terbuka ketika membuat aturan atau rekomendasi agar bisa ditaati dan mengikat oleh para hakim,” lanjut Adies.

Selengkapnya nonton LintasTV:

 

Digiqole ad

Berita Terkait