KSP: Permudah BBM Subsidi untuk Nelayan

 KSP: Permudah BBM Subsidi untuk Nelayan

Kapal Nelayan menjadi korban kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikan RI

JAKARTA – Persoalan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil menjadi salah satu isu utama yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Mengutip survey koalisi KUSUKA 2020, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.

“Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran. Seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha, atau surat keterangan spesifikasi peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Lebih jauh, Moeldoko menegaskan, pernyataannya tersebut merupakan tindak lanjut amanah Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (Ratas) pada 17 April 2020, terkait percepatan pemenuhan akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil.

Moeldoko menyampaikan, untuk memenuhi akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, KSP mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (KUSUKA).

Sebab, terang dia, di dalam KUSUKA sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. KUSUKA itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” jelasnya.

“Jadi kedepan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja,” tukasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait