Mahasiswa ; Demokrasi Yang Belum Mati

 Mahasiswa ; Demokrasi Yang Belum Mati

(Catatan Pinggir Aksi Hari Pendidikan Nasional )

Oleh :
Saifuddin Al Mughniy*

Sebagai sesi awal dalam memahami kelas menengah di Indonesia, tentu haruslah dibangun dari suatu consensus dalam satu tatanan negara. Sebab, sejarah bangsa-bangsa di dunia telah mendefenisikan secara gamblang bahwa sebuah negara demokrasi tentu harus dibangun dari empat kekuatan yaitu, pertama, kekuatan parlementaria sebagai representatif dari perwakilan politik rakyat.

Kedua, kekuatan NGO (Non Governmnet Organization) atau lebih dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Ketiga, kekuatan media (pers) sebagai corong suci bagi transformasikomunikasi dari pemerintah ke masyarakat demikian pula sebaliknya. Keempat, kekuatan mahasiswa, sebagai moral force yang ampuh mendorong keberlangsungan perubahan demokrasi di suatu Negara.

Dan di beberapa negara tentu mempunyai suatu performance dan kultur yang berbeda di dalam memainkan peran-peran kelas menengahnya (middle class). Katakanlah di Indonesia, kelompok-kelompok masyarakat sipil memainkan peranan yang pivotal dalam mengartikulasikan dan juga mengadvokasi suara-suara rakyat yang tidak mampu diakomodasi oleh penguasa atau partai-partai politik. Kegagalan partai politik didalam mengartikulasikan kepentingan rakyat tentu adalah satu bukti bentuk penghianatan kepada rakyat, vox populi vox dei hanya menjadi simbol pembenaran atas kekuasaan.

Sehingga peran kelas menengah dalam suatu proses perubahan sangat ditentukan oleh kekuatan politik tertentu. Sehingga memang prosesi politik antara Indonesia dengan Malaysia tentu sangat berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat fenomena politik dari kedua Negara. Aksi buruh yang diperingati setiap tanggal 1 mei kemudian di susul aksi hari pendidikan nasional yang jatuh setiap tanggal 2 mei adalah satu fenomena bahwa kekuatan civil society masih ada dan sangat memungkinkan untuk melakukan perubahan di negeri ini. Hal ini ditandai kekuasaan Orde Baru misalnya mampu di jatuhkan karena kekuatan civil society pada tanggal 21 Mei 1998.

Oleh sebab itu maka menurut saya ada beberapa varian utama yang menyebabkan perbedaan antara mainstream politik Malaysia dengan Indonesia. Yakni, pertama, ketidakmampuan rezim Soeharto memecahkan krisis ekonomi pada tahun 1990-an, sehingga mendorong rakyat melirik sistem demokrasi sebagai suatu solusi terhadap krisis ekonomi. Sedangkan rezim Mahathir Muhammad mampu memecahkan krisis ekonomi dengan cepat sehingga Malaysia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mampu keluar dari kekacauan ekonomi.

Kedua, diarena politik rezim soeharto tidak mengizinkan oposisi diparlemen dan selalu mempergunakan pendekatan represif untuk meredam kritisme yang membuat rakyat Indonesia berkeinginan kuat menggantikan rezim agar mereka bisa berpartisipasi lebih dalam arena politik, sementara itu, rezim Mahatir memberikan ruang bagi oposisi dan mempergunakan pendekatan civilian untuk mengatasi kritik terhadap pemerintah.

Ketiga, Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat sipil yang relative lebih kuat dibandingkan dengan Malaysia.
Keempat, kelas menengah di Indonesia relative lebih independent daripada di Malaysia.
Kelima, Indonesia mendapatkan tekanan internasional lebih kuat melalui lembaga-lembaga keuangan internasional dan organisasi non-pemerintah yang mendukung adanya perubahan pemerintah yang lebih demokratis terjadi di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia. Akhirnya, perubahan juga disebabkan oleh suksesnya gerakan reformasi mengubah rezim di Indonesia ada tahun 1998,dan sementara itu gerakan reformasi di Malaysia relatif gagal.

Fenomena Politik

Reformasi yang sudah berjalan 18 tahun yang silam tentu sangat menyisakan berbagai persoalan kebangsaan yang ada. Berbagai pendapat publik menyeruak di permukaan menyoroti kegagalan era reformasi mendorong perubahan yang transendental di negeri ini. Betapa tidak, reformasi berhenti dipersimpangan jalan. Kegagalam reformasi adalah bukan hanya kegagalan structural namun juga kegagalan cultural dimana agenda-agenda reformasi gagal di tengah jalan. Kelompok yang anti orde baru sekaligus yang menurunkan orde tersebut jauh terpinggirkan dari kekuasaan politik sehingga kebijakan yang lahir berkecendrungan tidak paham pesan-pesan reformasi.

Dan mencoba pendekatan yang dipakai oleh Anthony Giddens seorang ilmuwan sosial yang berkebangaan Inggris pencetus gagasan ”Jalan Ketiga (The Third Way) yang sangat terkenal itu, yang dalam satu bukunya yang berjudul “ Beyond Left and Right”. Yang mengungkapkan adanya ketidakpastian yang dihadapi ummat manusia sekarang ini. Ketidakpastian yang dimaksudkan adalah sebuah konsekuensi logis yang harus diterima oleh manusia akibat dari situasi sosio-politik yang tidak menentu.

Kondisi ini tentu sejalan dengan situasi politik yang terjadi di negeri setelah tumbangnya rezim otoriter Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya. Sehingga Anthony Giddens mengilustrasikan bahwa ketidakpastian yang terjadi dinegara Barat lebih pada ketidakpastian tehnologi. Sementara ketidakpastian yang terjadi di Indonesia lebih berdimensi politik.

Sehingga merespon kondisi sosio-politik tersebut memang akut dengan indicator-indikator yang signifikan. Re-strukturalisasi politik adalah bagian yang sulit terpisahkan dari fragmentasi politik kekinian. Entah itu adalah aliran politik ataukah sebaliknya politik aliran. Tetapi yang pasti dinamisasi dalam kehidupan politik terus bergulir seperti roda pedati yang bergerak dalam pusarannya.

Ini fakta empiris, dekonstruksi sosial yang merupakan bagian terpenting dalam peran strategi yang harus dimainkan oleh kelompok kelas menengah atau yang disebut sebagai civil society nyaris melebur dalam trend politik modern. Dalam pengertian posisi kelas menengah hampir termarginalkan sebab diatu sisi kelompok ini tidak mampu memainkan perannya sebagai agent social.

Oeh sebab itu fenomena politik acapkali mengesampingkan kelompok satu ini dalam setiap pengambilan keputusan. Control social sesungguhnya lebih banyak dimainkan oleh kekuatan ekstra parlemen di dalam mengapresiasikan keinginan-keinginan politiknya atas nama demokrasi dan rakyat.

Sekalipun memang tidak semua kelompok kelas menengah ini larut dalam frame kekuasaan sehingga tidak nampak secara jelas mana kelas menengah dan mana yang bukan kelas menengah. Ini seringkali kita jumpai adanya perilaku “ amplopisme “ dikalangan middle class ini. Pelacuran intelektual kelihatannya sulit terhindarkan akibat adanya tuntutan ekonomis sesaat. Dan bahkan tidak sedikit para penggiat social larut dalam ritme kekuasaan bahkan ironisnya mereka jadi pekerja-pekerja politik oknum dan kelompok tertentu.
Bercermin dari luar

Melihat fenomena kelas menengah di Indonesia tidak cukup hanya melihat Malaysia sebagai negara tetangga terdekat. Thailand sebagai negera Asia Tenggara juga mempunyai fenomena yang berbeda dengan Indonesia. Pengguingan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra tahun 2007 yang lalu kemudian menyusul perdana menteri berikutnya yang kemudian jatuh pada tahun 2008. sesungguhnya kejatuhan rezim tersebut pada dasarnya sangat di pelopori oleh kelompok kelas menengah yang melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan menduduki Bandahara Thailand.

Belum lagi beberapa Negara-negara didaratan Amerika Latin yang juga sangat diwarnai oleh kekuatan civil society dalam penggulingan rezim yang berkuasa. Sehingga paling tidak posisi kelas menengah di Indonesia akan semakin mempunyai penguatan didalam mengontrol jalannya pemerintahan yang ada. Bukan berarti bahwa kelas menengah juga bertugas menurunkan pemerintahan yang sah, tetapi lebih dari pada itu kelas menengah dapat memainkan peran-peran strategis yang dapat memberikan konstribusi bagi keberlanjutan demokrasi di negeri ini.

Sekalipun memang harus disadari bahwa performance kelas menengah di Indonesia mengalami kemunduran akibat adanya kepentingan sesaat yang lahir dari ranah kelompok kelas menengah itu sendiri. Sehingga memang perlu penguatan kembali di dalam menemukan eksistensi middle class yang sesungguhnya. Sebab secara harfiah demokrasi harus mendapat penguatan dari civil society sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam sebuah Negara. Sehingga peran kelompok kelas menengah sangat diharapkan dalam memberikan penguatan akan nilai-niai demokrasi yang ada.

Tetapi yang pasti adalah bahwa kekuatan Civil Sosciety harus mendapat tempat terhormat dalam perubahan iklim demokrasi di negeri ini, kalaupun jalanan harus menjadi mimbar terbuka itu adalah tempat terindah bagi demonstran untuk menyuarakan aspirasi rakyat di saat negara lemah tak berdaya.

May Day yang kemudian dilanjutkan Hardiknas adalah momentum panggung demokrasi di jalanan. Gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral (the moral forces) adalah gerakan yang melanjtkan tradisi sejarah masa lalu, bahwa demokrasi sangat tidak mugnkin di bangun hanya karena dengan konsep tanpa bangunan kekuatan pressure group diluar parlemen. Sebab ukuran demokrasi atau tidaknya sebuah negara bukan ditentukan oleh kualitas proses politik “yang penuh kecurangan”, namun kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh control politik yang bukan hanya dilakukan oleh parlemen (yang hari ini masih sibuk bikin kegaduhan), oleh karena parlemen jalanan masih sangat efektif secara massif untuk membentuk opini public bahwa “negara” dalam keadaan tidak berdaya.

Gerakan mahasiswa yang lahir adalah kelahiran atasnama demokrasi, artinya bahwa demontrasi salah satu bukti bahwa demokrasi belumlah “mati” karena masih ada sekelompok orang yang masih mampu berteriak atas nama perjuangan rakyat. Dan anarkhisme yang terjadi hanyalah efek ketika kebuntuan komunikasi politik mengalami gangguan, yang bisa saja terselesaikan apabila kearifan lokal disuguhkan untuk dan atas nama kepentingan rakyat. ***sebuah harapan***

Cloosing statement,
Demokrasi dan demonstrasi
Adalah dua hal yang tak terpisahan
Sebagai bagian akselerasi pembangunan.
Jalanan adalah panggung,
Suara mahasiswa adalah pendobrak
Atas “tulinya” kekuasaan.

Batavia, 3 Mei 2016

Saifuddin Al Mughniy
Sekjen Forum Rakyat Indonesia
Analis Politik LKiS Research Development
Direktur Eksekutif OGIE institute Research and political Development
Anggota Forum Dosen Makassar

Digiqole ad

Berita Terkait