‘Mama’ Papua Minta Pasar ke Jokowi

 ‘Mama’ Papua Minta Pasar ke Jokowi

Pedagang di Pasar Tradisional Papua

JAYAPURA, LintasParlemen.com – Dalam waktu dekat Perwakilan mama – mama Pedagang asli Papua, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP), Komisi II DPR Papua, yang dipimpin Ketua Tim, Wakil Ketua III DPR Papua, Yanni. Akan melakukan audiens dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN, Perum Damri dan juga Kementerian Keuangan guna membicarakan kepastian lokasi pendirian pasar mama – mama asli Papua, yang menurut rencana semula akan didirikan di Perum Damri sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo sewaktu berkunjung ke Papua.

Untuk itu pada Kamis (18/2/2015) lalu, perwakilan mama – mama asli Papua, yakni Mama Yohana Yumame dan Mama Marthina Halitopo bersama Ketua SOLPAP, Robert Jitmau, anggota Komisi II DPR Papua dan juga perwakilan Perum Damri Jayapura bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang bertempat di ruang kerja Kantor Gubernur Dok II.

Usai pertemuan kepada pers, Mama Yohana dan Mama Marthina menjelaskan, kedatangan mereka bertemu Gubernur adalah untuk membicarakan soal pasar.

“Kami datang untuk kita punya Pasar Mama asli Papua yang dijanjikan oleh Pak Presiden Jokowi. Kami minta kepada Pak Gubernur untuk bisa melanjutkan kepada pemerintah pusat agar bisa memberikan perhatian bagi kita punya pasar mama – mama Papua,” kata Mama Yohana.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu, Gubernur mengatakan untuk mengetahui kejelasan pasar. Maka akan berangkat bersama – sama untuk menanyakan kepada pemerintah pusat.

“Dari Damri sudah oke untuk bangun di lokasi mereka. Nanti kita dengan anggota dewan akan berangkat ke sana dulu untuk bertemu dengan Presiden. Pak Gubernur siap untuk kapan waktu berangkat, kita menunggu saja,” kata Mama Yohan yang diiyakan Mama Marthina.

Saat ini Pasar Mama Papua yang berlokasi di Jl Percetakan, jumlah pedagang mama – mama asli Papua jika dihitung secara kasar sekitar 400 orang. “Mereka rata-rata berjualan sayur mayur, kopi susu, sagu, ikan asar, ikan segera, semua ada disitu makanan tradisional Papua.

Sementara itu, ditempat yang sama Koordinator SOLPAP Robert Jitmau, menjelaskan dari hasil pertemuan disepakati bersama akan membentuk tim.
“Jadi tim itu diketuai Wakil Ketua III DPRP, Yanni. Karena Panja (Panitia Kerja) Pasar Mama Papua yang dulunya mantan anggota dewan sudah berakhir masa jabatannya kemarin. Tim ini nanti akan diketuai Wakil Ketua III – DPRP,Yanni terdiri dari SOLPAP, Damri, Pekerjaan Umum (PU), DPR Papua,” terangnya.

Nantinya tim dalam waktu dekat akan berangkat ke Jakarta untuk mempresentasikan apa – apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah menyangkut Pasar permanen yang berlokasi di Perum Damri. Serta lokasi sementara pangkalan Perum Damri di Bengkel Induk – Pasir II juga sudah selesai. Termasuk pula loket di Taman Mesran.

“Dari pembicaraan yang berkembang, kita juga akan bertemu dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Komisi VI DPR RI dan juga tim baru yang dibentuk oleh Presiden Jokowi diketuai Teten Masduki,” ucap Robert.

Menurutnya presentasi ini perlu karena ditingkat Damri dan DPR RI Komisi VI ama sekali belum mengetahui bahwa pemerintah daerah sudah maksimal menyiapkan segala hal untuk Pasar Mama – Mama Papua.

Namun terhalang dikarenakan, . lokasi Damri yang menurut NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) lokasi Damri hanya 4000 meter. Sedangkan lahan Youtefa yang disiapkan untuk Damri seluas 15 hektar.

“NJOP mereka berbeda – beda. Damri bawa penilainya sendiri dan Pemerintah lewat Sucofindo juga nilainya sendiri. Jadi ini harus dijelaskan ke pusat, sehingga pusat juga tau termasuk lokasi,” jelasnya.

Tim akan melakukan presentasi ke Komisi VI DPR RI, Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan. Sebab asset Damri ini adalah milik pemerintah pusat, yang juga dibawah pemerintah provinsi.

“Ini sebenarnya tukar guling antara pemerintah dengan pemerintah, sehingga kementerian BUMN tidak perlu takut untuk mengeluarkan surat untuk Damri pindah. Karena Jakarta takut masalah ini akan sama dengan kasus Pelindo II di Jakarta. Jangan sampai maasalah ini terulang lagi di pasar mama Papua. Padahal pasar ini kan pembangunannya untuk masyarakat,” keluhnya.

Untuk itu dalam waktu dekat gubernur sudah perintahkan menyiapkan anggaran agar tim yang terdiri dari mama – mama Papua, sebanyak tiga orang. Perwakilan Solpap, Pers,. Agar semua masyarakat bisa mengetahui secara jelas informasi tentang pasar ini dengan jelas.
“Kami dari Solpap juga telah menyiapkan kampanye harstage untuk mendorong itu. Sebab Damri sudah berada di bawah BUMN yang juga tinggal menunggu perintah langsung dari presiden. Kan juga bisa,”tandas Robert.

sumber : bergelora.com

Berita Terkait