Marwan Dasopang Pastikan RUU KIA Mampu Lindungi Ibu dan Anak

 Marwan Dasopang Pastikan RUU KIA Mampu Lindungi Ibu dan Anak

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mampu melindungi Ibu dan Anak secara terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, mengingat RUU KIA dirancang sebagai upaya menjaga tumbuh kembang generasi penerus bangsa dalam mewujudkan generasi emas.

“Pemahaman kita terhadap RUU KIA jangan melenceng. Sasaran RUU ini adalah untuk melindungi Ibu dan Anak, jangan sampai keluar dari konteks itu. Jangan dibalik urusan ibu dan anak ini menjadi keluarga,” ungkap Marwan dalam Rapat Panja Komisi VIII DPR RI dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2023).

Marwan menjelaskan, keluarga merupakan unsur pendukung dalam melindungi ibu dan anak, namun fokus RUU KIA sendiri adalah untuk mensejahterakan ibu dan anak. Lebih lanjut, ia menanyakan pandangan KPAI maupun BKKBN terkait kesejahteraan ibu dan anak. Ia mengatakan, apakah RUU KIA bisa memberikan ketetapan hukum terhadap unit keluarga yang menghambat kesejahteraan Ibu dan Anak.

Ia menyebut, masalah seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan dan agama harus serius ditangani dalam RUU KIA ini.

“Misalnya, adanya ketidakmampuan unit keluarga memberikan pendidikan, ketidakmampuan kita membentengi anak-anak  yang misalnya hamil diluar nikah atau hamil belum saatnya. Apakah nanti unit yang tidak bisa menjaga ini bisa diperingati atau malah dipidana?” tanya Marwan.

Marwan menilai, saat ini RUU KIA belum memiliki aturan yang mengikat di ranah pidana, sehingga masih menggunakan penafsiran hukum bersifat umum (lex-generalis). Ia berharap, RUU KIA mengarah pada aturan hukum yang bersifat khusus atau lex–specialis.

“Jika RUU KIA ini bagian dari penguatan, kita harus ada lex-specialis-nya, ada pidana tambahan di luar KUHP. Seumpamanya, kalau butuh rehabilitasi terhadap suatu objek Ibu dan Anak harus dirampas kekayaan seseorang untuk rehabilitasi itu, selain dari negara. Itu mungkin tidak perlu kita lakukan dalam rangka kebutuhan kita untuk melindungi anak sampai terdidik dengan baik,” jelasnya.

Digiqole ad

Berita Terkait