Menagih Janji Nahkoda Baru Partai Golkar

 Menagih Janji Nahkoda Baru Partai Golkar

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

Oleh:
Kang Ujang Komarudin*

Partai Golkar telah memiliki nahkoda baru. Melalui voting tertutup di Munaslub Bali pada Senin (16/05) lalu, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar menyisihkan 7 kandidat lainnya.

Berbagai drama politik mengiringi suksesi kepemimpinan di tubuh beringin ini. Mulai dari aroma intervensi kekuasaan yang menguat tajam, latar belakang calon yang diliputi berbagai kontroversi, hingga dugaan terjadinya transaksi politik uang dalam jumlah fantastis.

Namun semua drama tersebut dapat dilalui oleh Setya Novanto. Dalam pemilihan yang sempat diwarnai protes keras dari beberapa kandidat yang menolak mekanisme voting terbuka, Setya Novanto unggul dengan perolehan 277 suara. Menyusul di tempat kedua adalah Ade Komarudin dengan 173 suara.

Secara teknis, pemilihan belum selesai. Dengan perolehan suara kedua kandidat yang mencapai lebih dari 30% tersebut, baik Setya Novanto maupun Ade Komarudin berhak melaju ke putaran kedua. Di luar dugaan, Ade Komarudin memilih untuk mundur, sehingga pertarungan berhenti di satu putaran saja.

Langkah politikus yang kerap disapa Akom ini diambil untuk menghindari peningkatan eskalasi friksi yang dapat berpotensi meruncingkan konflik, sebagaimana preseden pasca suksesi kepemimpinan sebelumnya. Yang paling ekstrem, beberapa konflik internal Golkar berujung pada lahirnya partai baru.

Tercatat 4 partai politik yang masih eksis hingga kini lahir dari rahim Golkar: PKPI (berdiri tahun 1999), Hanura (2006), Gerindra (2008), dan NasDem (2011). Bila dicermati, perpecahan ini diakibatkan karena faktor yang serupa, yakni rekonsiliasi yang tidak berjalan mulus.

Variabel utama mengapa rekonsiliasi tidak berjalan dengan baik adalah gagalnya kepengurusan baru dalam mengakomodasi aspirasi pihak yang berseberangan. Rivalitas berlarut-larut antara Kepengurusan Munas Bali dengan Munas Ancol merupakan contoh nyata, residunya juga masih hangat.

Adalah sebuah keniscayaan bagi pemenang untuk mengakomodasi para pihak yang telah mendukungnya dalam suksesi kepemimpinan sebuah organisasi. Namun yang tak kalah penting adalah bagaimana pihak pemenang bersikap kepada pihak yang kalah.

Indikator awal yang dapat dilihat adalah bagaimana sang pemenang, Setya Novanto menyusun dan menata personelnya, baik itu dalam kepengurusan partai maupun konfigurasi di luar partai.

Sampai dengan hari ini, Setya Novanto baru mengumumkan penunjukan Sekretaris Jenderal (Idrus Marham), Bendahara Umum (Robert Kardinal), Ketua Harian (Nurdin Halid), disamping juga penetapan posisi Ketua Dewan Pembina (Aburizal Bakrie) melalui aklamasi.

Daftar kepengurusan baru yang lengkap masih dalam proses. Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tentunya membutuhkan waktu.

Setya Novanto harus belajar dari pengalaman pendahulunya. Langkah-langkah politik yang hanya mementingkan syahwat kekuasaan sesaat, terbukti hanya semakin mengancam keutuhan partai.

Dalam hal konfigurasi para kader di Parlemen, tersiar kabar bahwa Setya Novanto telah melakukan kesepakatan dengan Akom selaku Ketua DPR saat ini. Isi kesepakatan tersebut adalah garansi bahwa Setya Novanto tidak akan mengutak-atik posisi Akom sebagai Ketua DPR. Selain itu, para loyalis Akom serta kandidat lain juga akan diakomodasi.

Jika kesepakatan ini dapat dijaga, kiranya ini kabar baik bagi proses rekonsiliasi. Namun bila kesepakatan tersebut hanya janji kosong politik, proses rekonsiliasi terancam kembali ke titik nadirnya.

Hal ini bukan tidak mungkin, karena sebelumnya ketika Setya Novanto bertukar posisi dengan Akom dari Ketua DPR menjadi Ketua Fraksi, juga diikuti perombakan konfigurasi dalam tubuh Fraksi Golkar serta alat kelengkapan DPR. Sejumlah pihak yang dianggap berseberangan dengan kubu Setya Novanto digeser posisinya, digantikan dengan kader yang dikenal sebagai loyalis Novanto.

Sebagai Ketua Umum Golkar yang baru hendaknya Setya Novanto tidak mengulangi tindakan berazaskan ‘basmi bersih’ ini. Seorang pimpinan semestinya mengayomi semua faksi dan mengeliminasi sekat-sekat politik yang ada, bukan malah menegaskan keberadaannya.

Masa bakti kepengurusan Munaslub Bali ini juga singkat, yaitu dari 2016 hingga 2019 saja. Sejumlah pekerjaan rumah telah menunggu untuk diselesaikan Setya Novanto, mulai dari mengkonsolidasikan kader dari pusat sampai daerah, hingga persiapan menghadapi Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden serentak.

Dalam waktu sekitar 3 tahun itu, hasil kerja politik yang optimal mustahil akan dicapai jika komponen dalam tubuh Golkar berjalan sendiri-sendiri. Jika ada perbedaan persepsi, itu sebuah hal lumrah dalam iklim demokrasi.

Alangkah bijak jika nahkoda Golkar yang baru merangkul semua awak kapalnya tanpa dilandasi sentimen tertentu. Dengan itu, kapal Beringin yang sempat nyaris karam terhantam badai konflik akan dapat terus melaju mengarungi samudera politik.

*Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia

Digiqole ad

Berita Terkait