Minta Dievaluasi Siaran TV Digital, Mukhtar Tompo: Kenapa Kepentingan Bisnis Dibalut Lewat Aturan Menteri Kominfo?

 Minta Dievaluasi Siaran TV Digital, Mukhtar Tompo: Kenapa Kepentingan Bisnis Dibalut Lewat Aturan Menteri Kominfo?

JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI yang dikenal politisi berkarakter kritis Mukhtar Tompo (MT) meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengevaluasi kebijakan yang menghentikan siaran TV analog untuk beralih ke TV Digital atau analog switch off (ASO) di wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

MT mengkritisi kebijakan itu, karena sangat merugikan masyarakat. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas lahirnya kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut karena kebijakan itu telah mengusik masyarakat yang sedang menonton TV analog.

“Rakyat selama Ini menikmati saja siaran TV analog baik-baik saja, kenapa mesti diusik ?,” kritis Tompo pada wartawan Lintas Parlemen, Jumat (4/11/2022) kemarin.

Tak hanya itu, MT juga menduga kebijakan lebih mempertimbangkan muatan bisnis daripada benar-benar memikirkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ia menceritakan, banyak warga yang kehilangan hiburan pasca diterapkan keputusan tersebut.

“Kita menduga ada kepentingan bisnis yang dibalut lewat aturan Menteri Kominfo (Jgonny Gerard Plate). Ada video sempat viral, seorang anak menangis karena tak bisa menonton lagi. Miris melihatnya, sedih. Terus ada juga cerita seorang warga yang sudah renta tapi kasihan, TV adalah satu-satunya hiburan setelah tidak ada TV analog mereka tak bisa nonton lagi. Mau beli alat set top box (STP), buat makan saja susah,” jelas Tompo.

Politisi asal Dapil Sulsel yang pernah menggegerkan republik ini sebagai pemantik lahirnya divestasi saham 51 persen untuk Indonesia saat itu ia meminta Freeport mematuhi UU Minerba dan berseteru dengan Jenderal (purn) Cappy Hakim ini mempertanyakan hubungan Kominfo menggandeng Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) ini. Baginya, tak ada korelasi kedua lembaga itu menetapkan kebijakan menyiksa rakyat itu.

“Ini akan berlaku secara nasional dalam waktu dekat, dalam situasi seperti ini pemerintah membuat kebijakan tidak pro rakyat, saya menonton launchingnya hingga larut malam, Kominfo menggandeng Kemenkopolhukam, ada apa? Apa hubungannya ? Kebijakan ini sungguh tidak tepat dan menambah beban baru bagi masyarakat, kebijakan ini akan berdampak secara psikologis menurunnya harapan rakyat terhadap pemerintah. Kasihan pak Jokowi,” papar Tompo yang juga kader PAN ini.

Menurut aktivis HMI yang dibesarkan di lingkungan pendidikan berkultur NU dan Muhammadiyah ini, kebijakan itu telah menyiksa rakyat dalam mendapatkan hiburan. Mengingat, lanjutnya, tak semua masyarakat memiliki kemampuan financial untuk membeli Set Top Box.

“Banyak sekali rakyat indonesia yang kehilangan kesempatannya menikmati siaran TV, tapi rakyat hanya bisa pasrah. Padahal, mereka untuk makan saja susah bagaimana mau beli alat (Set Top Box ) yang mahal itu,” terangnya.

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait