Muhammadiyah Nilai Panggilan Anies oleh KPK Lebih Politis daripada Upaya Memberantas Korupsi

 Muhammadiyah Nilai Panggilan Anies oleh KPK Lebih Politis daripada Upaya Memberantas Korupsi

JAKARTA – Hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai ketekeranyannya soal dugaan adanya tindak pidana korupsi saat penyelenggaraan Formula E Jakarta beberapa waktu lalu.

Atas panggilan KPK ke Anies Baswedan tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menanggapi langkah KPK itu lebih politis dibandingkan soal proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya melihatnya, bahwa pemanggilan Pak Anies ini (oleh KPK soal kasus Formula E) lebih terkesan politis daripada ingin membertas korupsi,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan Rabu (7/9/2022).

Di mana, sebelumnya pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Senin (20/6/2022) lalu telah memberi restu dan tak ada masalah terkait penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta. Di mana waktu itu BPK menyebut Formula E layak dilaksanakan sehingga Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar ajang internasional itu.

Informasi itu telah tertuang pada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo.

Seperti dipantau oleh Lintas Parlemen, Anies datang sendiri keGedung Anti Rasuah KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Tepatnya, Anies tiba di gedung KPK itu pada pukul 09.26 WIB dengan mengenakan baju dinas warna putih.

Di tangan Anies, tampak ia membawa map biru yang tidak diketahui membawa apa. Pada wartawan, Anies secara singkat mengucapkan terima kasih pada awak media yang biasa meliput di gedung tersebut.

Menurut Abdul Mu’ti, panggilan bisa dibaca oleh masyarakat bahwa hal tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan politik. Untuk itu, Abdul Mu’ti meminta pada KPK fokus saja memberantas yang ada dihadapan mata seperti yang ada di kementerian tertentu.

“Kita minta KPK fokus saja memberantas korupsi pada tindak korupsi yang jelas-jelas saja. Sebagai contoh, terkait penyimpangan anggaran di sebuha kementerian dengan jumlah triliunan rupiah,” ungkap Abdul Mu’ti.

Saat ditanya soal kedatangannya Anies sendiri ke KPK, Abdul Mu’ti memuji langkah langkah koorperatif tersebut dengan menghadiri undangan KPK. Bagi Abdul Mu’ti, apa yang ditempuh oleh Anies sebagai pendidikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, biasanya banyak pejabat saat diundang KPK banyak yang mangkir bahkan mengalami sakit hingga menghilang hingga saat ini.

“Saya melihatnya, Pak Anies memberi contoh yang baik bagi bangsa ini sebagai proses pembelajaran baik di tengah banyaknya kasus korupsi tapi banyak yang mereka yang dipanggil oleh KPK tapi banyak yang mangkir, dan mereka tak sengang-segang menolak hadir memenuhi undang KPK,” papr Abdul Mu’ti.

Laporan: Aidil Muhammad

Editor: Habib Harsono

 

Digiqole ad

Berita Terkait