Mukhtarudin: Kebijakan Bebas Pajak Ekspor CPO Belum Sejahterakan Petani Sawit

 Mukhtarudin: Kebijakan Bebas Pajak Ekspor CPO Belum Sejahterakan Petani Sawit

JAKARTA – Meski pihak pemerintah usai mengambil kebijakan menghapus pajak ekspor kelapa sawit (CPO; Crude Palm Oil ) terhitung tanggal 31 Agustus 2022 mendatang. Namun, bagi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin menyebutkan kebijakan itu belum bisa berdampak langsung mensejahterakan rakyat khusus masyarakat petani sawit.

“Saya melihat kebijakan menghapus pungutan ekspor (CPO) ini belum bisa berefek secara langsung pada peningkatan kesejahteraan para petani sawit,” kata Mukhtarudin pada wartawan, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Sebagai informasi, keputusan pemerintah menghapus pajak ekspor kelapa sawit (CPO) tertunag pada sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 tahun 2022.  Kebijakan itu mulai berlaku tangga 31 Agustus 2022.

“Pungutan (dihapus oleh pemerintah) itu yakni pungutan ekspor oleh pihak BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sebanyak US $200/ton,” ujar Mukhtarudin.

Menurut Mukhtarudin, pungutan atau pajak ekspor sebagai bea keluar sebesar US$ 288/ton itu hanya mengurangi sedikit atau tidak memberikan banyak hal terkait beban biaya ekspor  minyak kelapa sawit ini.

Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini menjelaskan, Indonesia berpotensi kehilangan pasar pembeli kelapa sawit di luar negeri. Mengingat industri CPO yang berskala besar butuh 3 juta ton per bulan.

“Di mana suplai CPO perlu tetap konsisten secara mutlak dengan tepat waktu secara terus menurus,” terang Mukhtarudin.

Laporan: Aidil Muhammad

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait