Mundur dari Menteri Sosial, Idrus Marham Dinilai Politisi Kesatria yang Patut Dicontoh

Mundur dari Menteri Sosial, Idrus Marham Dinilai Politisi Kesatria yang Patut Dicontoh

SHARE

JAKARTA – Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai langkah mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan yang baru diembannya patut diapresiasi. Tak hanya itu, Doli juga menyebut sikap Idrus itu patut dicontoh yang bersikap kesatria juga mundur dari kepengurusan Golkar.

“Apa yang dilakukan Pak Idrus adalah ksatria, gentlemen. Beliau mengakui dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menjalani proses hukum yang perlu konsentrasi,” kata Doli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/8/2018).

Bagi Doli, pengunduran diri Idrus sebagai suriteladan bahwa kepentingan negara di atas segalanya. Sehingga tidak menjadi beban pemerintahan Joko Widodo dan Partai Golkar yang committed terhadap pemberantasan korupsi dan Golkar Bersih.

“Pak Idrus adalah contoh yang baik dan preseden positif bagi pejabat publik. Terlepas dari apapun hasil dari proses hukum yang nanti akan dijalani, langkah pak Idrus perlu diapresiasi,” terangnya Doli.

Apalagi, lanjut Doli, Idrus adalah salah satu tokoh Golkar yang peduli pada pemberantasan korupsi dan Golkar Bersih.

“Pak Idrus mengikhlaskan diri untuk mundur. Saya kira langkah yang diambil pak Idrus adalah contoh yang baik dan preseden positif bagi pejabat publik. Terlepas dari apapun hasil dari proses hukum yang nanti akan dijalani, langkah pak Idrus perlu diapresiasi. Bagi Partai Golkar, sikap pak Idrus itu juga sekaligus mewakili sikap Golkar periode ini yang sangat kuat commitmentnya menuju Golkar Bersih.

Seperti diketahui, Idrus Marham resmi mundur dari posisi Menteri Sosial Kabinet Kerja. Alasannya karena ingin fokus menghadapi kasus hukum yang menyeret-nyeret namanya.

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden pengunduran diri,” kata Idrus Marham di Istana Kepresidenan, Jumat (24/8/2018).

Baca juga :   Sering Di-Bully, dari Turki Fahri Hamzah Ingatkan KPK Itu Lembaga Penegak Hukum Bukan Kantor Berita

Beberapa waktu lalu,  KPK telah resmi mengumumkan Idrus sebagai tersangka terkait pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Idrus diduga menerima janji aliran duit terkait perkara itu.

“Dalam proses penyidikan KPK tersebut ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, surat, dan petunjuk sehingga dilakukan penyidikan baru tertanggal 21 Agustus 2018 dengan 1 orang tersangka, yaitu IM (Idrus Marham),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (24/8/2018).

Pada kasus itu, Idrus dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Idrus diduga bersama-sama tersangka sebelumnya, yaitu Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo. Saat itu Eni diduga KPK menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Kotjo, yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Duit itu diduga untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Perusahaan Kotjo itu memang masuk sebagai konsorsium yang akan menggarap proyek tersebut. (H3)

 

Facebook Comments