Kenapa Mereka Setuju Pilkada Serentak Sebaiknya Digelar 2022?

Kenapa Mereka Setuju Pilkada Serentak Sebaiknya Digelar 2022?

BERBAGI

JAKARTA – Partai Nasdem memastikan terus mendesak pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nasdem menyatakan Pilkada yang digelar serentak pada 2024 akan melahirkan banyak pelaksana tugas kepala daerah, sementara pemilu adalah wadah untuk melahirkan pemimpin yang dipilih masyarakat bukan pelaksana tugas .

Menurut Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustopa menegaskan bahwa pembahasan revisi undang-undang (RUU) Pemilu penting untuk dilakukan terutama terkait kondisi pandemi Covid-19 yang memerlukan aturan mengenai pelaksanaan pemilihan di masa pandemi.

“Kita juga harus berkaca dari pengalaman Pilpres 2019 dampak polarisasi bahkan berakibat ke politik identitas, agama dan sebagainya. Ituyang mengkhawatirkan sebab terasa sampai sekarang, ” tegas Saan dalam Focus Group Disscusion Nasdem di Komplek Parlemen DPR RI.

Ketua Bid Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Taufik Basari menyatakan ada masalah jumlah sumber daya manusia yang bisa dicalonkan menjadi pejabat sementara (Pjs) gubernur jika tak ada Pilkada sebelum 2024.

Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menunjuk sebanyak 24 orang untuk menjabat sebagai Pjs gubernur di 24 provinsi yang masa jabatan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya berakhir pada 2022 serta 2023.

“Sumber daya manusia jumlah terbatas untuk mencari orang dengan kualitas memimpin provinsi, kan harus selektif sekali, pasti akan ada keterbatasan sumber daya manusia,” ungkap politisi yang juga bertugas di Baleg dan Komisi III ini.

Diketahui, Mendagri biasanya menempatkan seorang Eselon I di Kementeriannya atau lembaga lain untuk mengisi posisi Pj. Gubernur. Sementara, jumlah Eselon I di Kemendagri terbatas.

Tobas sapaan akrab Taufik Basari ini pun juga menilai masa jabatan Pjs gubernur yang berpotensi akan berlangsung selama satu hingga dua tahun akan menjadi masalah tersendiri dan merugikan rakyat.

Senada dengan Nasdem , Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menilai bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebaiknya direvisi. Jika tidak, pada 2024 akan terjadi penumpukan pemilihan yang berpotensi menimbulkan korban dari penyelenggara pemilu.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengkritik sikap Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dalam pro kontra revisi Undang-Undang Pemilu. Titi berpendapat, KPU sebagai penyelenggara Pemilu semestinya tidak hanya menyatakan siap menjalankan perintah undang-undang tanpa memberikan pencerahan terkait revisi UU Pemilu.

“KPU ini terlalu sering mengatakan siap, siap apa saja perintah undang-undang. Padahal, justru KPU harus memberikan insight atau pencerahan kepada kita,”

Titi mencontohkan, bila pemilu dan pilkada digelar serentak pada 2024, KPU semestinya menjelaskan variabel-variabel apa saja yang dapat membuat mereka siap menyelenggarakan hal itu. Begitu juga sebaliknya jika akhirnya pelaksanaan pilkada dinormalisasi menjadi pada 2022 dan 2023, terpisah dengan pemilu.

“Kesiapan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara? Ini tradisi yang harus dibangun oleh penyelenggara kita, tidak kemudian bisa dikatakan, mohon maaf ya, seolah-olah membeo saja begitu,” ujar Titi.

Terkait nasib draf revisi UU Pemilu itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan pembahasannya sudah selesai di tingkat Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Untuk diketahui, RUU Pemilu sudah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. (RH)

Facebook Comments