NasDem Sebut Mendagri Langgar Aturan Lantik Jenderal Polisi sebagai Pj Gubernur Jabar

NasDem Sebut Mendagri Langgar Aturan Lantik Jenderal Polisi sebagai Pj Gubernur Jabar

SHARE
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem Luthfi A. Mutty

JAKARTA – Politisi NasDem Luthfi Andi Mutty ikut angkat soal penunjukan Jenderal Polisi sebagai Pj Gubernur di Jawa Barat. Bagi Mutty segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang aturan. Apa maksudnya?

“Segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang aturan,” kata Mutty seperti keterangan tertis diterima wartawan, Senin (18/6/2018).

Menurutnya, polemik atas rencana menempatkan jenderal polisi menjadi penjabat gubernur, ternyata tidak menyurutkan semangat Mendagri. Terbukti, Komjen Pol Iriawan hari ini (18/6/2018) dilantik menjadi Pj. Gubernur Jabar menggantikan Achmad Heriawan yang habis masa jabatan.

“Ini dia beberapa UU yang nyata-nyata telah dilanggar oleh mendagri. Pertama, UU No.3 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” ungkap Mutty.

“Penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri,” sambung politisi asal Dapil Sulsel III ini.

Jika ditafsirkan secara a contrario, lanjutnya, ketentuan itu berarti seorang aggota polri yang masih aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian.

“Kedua, UU No.10 Tahun 2016 ttg Pilkada juga ikut dilanggar. Khususnya Pasal 210 ayat 10 mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai pelantikan gubernur sesuai ketentuan peraturan pe-rundang-undangan,” papar Anggota Baleg DPR RI ini.

“Apakah yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya?” ujar Mutty.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi madya merupakan salah satu jabatan dalam rumpun ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK
Perajurit TNI dan aggota polri pada dasarnya bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi madya.

Baca juga :   'Penganiayaan Kiai dan Ustadz Jadi Perhatian Luas Masyarakat, harus Diusut Tuntas'

Namun, terang Mutty, ketentuan pasal 104 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2015 menentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif. Apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

“Konyolnya lagi, sudah menabrak berbagai UU, Mendagri juga melakukan tindakan yang dapat dinilai sebagai penyelundupan hukum lewat Permendagri No.1 Tahun 2018. Dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa penjabat gubernur berasal dari penjabat pimpinan tinggi madya /setingkat di lingkup pemerintahan pusat/ provinsi. Frasa “setingkat” sangat jelas bertentangan dgn UU krn UU sendiri tdk menyebutkan itu,” jelasnya.

“Maka benarlah kata pepatah, segenggam kekuasaan lebih berharga dari sekeranjang aturan,” tutup Mutty. (HMS)

 

Facebook Comments