Ketua DPR: Manuver Politik Tidak Boleh Korbankan Rakyat, apalagi Mengadudomba…’

Ketua DPR: Manuver Politik Tidak Boleh Korbankan Rakyat, apalagi Mengadudomba…’

SHARE

JAKARTA – Pimpinan DPR mendorong TNI, Polri dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi.

“Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadudomba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (3/9/2018).

Bamsoet menyampaikan, pimpinan DPR bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan di tengah maraknya manuver para politisi.

Namun, lanjut politisi Golkar itu, pimpinan DPR berharap apa yang terjadi di Surabaya dan Riau belum lama ini tidak berulang di kota-kota lainnya. Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan. Seperti diketahui, dua kelompok massa nyaris bergesekan di Surabaya dan Riau saat menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden.

“Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga,” papar Bamsoet.

Baginya, kegiatan deklarasi #2019 Ganti Presiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat.

Pun, sambungnya, ketika para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, pintanya, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara, aparat keamanan di setiap daerah wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

“Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun,” ujar Bamsoet. (BM)

Facebook Comments
Baca juga :   FS Minta Proyek Kereta Cepat Dihentikan jika PKI Mendompleng