Ojol Menjerit, Pemerintah Harus Ubah Aturan Potongan Aplikasi

 Ojol Menjerit, Pemerintah Harus Ubah Aturan Potongan Aplikasi

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung potongan aplikator transportasi dalam jaringan (daring) bisa menjadi 10 persen. Ini menyusul pihak aplikator layanan ojek online (ojol) memotong biaya aplikasi di atas 15%, bahkan para driver ojol dibebankan biaya potongan aplikasi melebihi 20%-30%.

“Besaran 15 persen yang menjadi ketetapan sekarang masih memberatkan. Kami mendukung usulan 10 persen seperti disampaikan rekan-rekan driver. Mereka sudah menanggung beban biaya BBM, parkir, pulsa, suku cadang, dan lain-lain,” kata Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Sikap PSI tersebut, kata Dea, disampaikan setelah bertemu dan berbincang dengan sejumlah komunitas pengemudi transportasi daring. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667/2022 menetapkan, potongan aplikator kepada para mitra pengemudi maksimal 15 persen.

Pada kenyataannya, kata dia, keputusan tersebut masih banyak dilanggar aplikator. Ada yang masih mencapai 30 persen. Ditambah lagi, dalam Kepmenhub tersebut tidak ada sanksi jika aplikator melanggar.

Menurut Dea, Pemerintah juga wajib mencantumkan sanksi dalam Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan regulasi transportasi daring tersebut. Hal itu perlu agar aturan yang ada pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667/2022 itu berjalan efektif dan tidak diabaikan.
​​​​​
“Kalau tidak ada ketentuan soal sanksi, keputusan Menhub itu bakal diabaikan dan tidak akan efektif,” tuturnya.

Berikutnya, PSI meminta perusahaan transportasi daring memperhatikan kesejahteraan para mitra pengemudi. Ia mengatakan bahwa perusahaan transportasi daring tidak bisa berkembang sendiri.

“Mereka membutuhkan para driver sebagai mitra. Maka, kesejahteraan para driver tidak bisa diabaikan. Ketika diabaikan, performa perusahaan akan terganggu juga,” tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima aduan secara resmi mengenai potongan biaya sewa aplikasi untuk ojek online (ojol) melebihi ketentuan tarif yang baru.

Meski demikian, terang dia, hal tersebut menjadi masukan dan laporan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar segera bisa ditindaklanjuti.

“Hingga saat ini kami belum menerima surat aduan secara resmi mengenai potongan yang melebihi ketentuan. Namun demikian semua masukan para pemangku kepentingan pasti kami perhatikan,” kata Adita kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait