Otak Pembunuhan Brigadir J! Pemuda LIRA Minta Sambo Dihukum Mati

 Otak Pembunuhan Brigadir J! Pemuda LIRA Minta Sambo Dihukum Mati

JAKARTA – Pemuda LIRA meminta Irjen Ferdy Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Josua divonis hukuman mati. Menurut Pemuda LIRA, hukuman mati hal pantas diberikan pada Sambo agar ada efek jera bagi aparat kepolisian lainnya yang melakukan hal yang sama.

“Sudah sepantasnya Irjen Ferdy Sambo di berikan Hukum Berat yaitu sesuai Pasal yang di kenakan Pasal 340,” kata Ketua Bidang Hukum DPP Pemuda LIRA Daniel Saragi, SH pada Lintas Parlemen, Rabu (31/8/2022).

Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) saat Ini tinggal menunggu Persidangan Ferdy Sambo dan keempat tersangka lainnya akan segera di adili di pengadilan, masyarakat akan menanti Proses hukum kasus tewasnya Brigadir Josua Hutabarat.

Informasi terbaru 30 Jaksa akan mengawal Kasus Ferdy Sambo dkk, kejaksaan agung (Kejagung) telah menyiapkan jaksa terbaik untuk mengawal perkara kasus pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat hingga proses di pengadilan nanti.

Pemuda LIRA pun telah berjanji akan mengawal kasus pembunuhan Brigadir  J hingga Ferdy Sambo di Vonis Hukuman mati karena telah merencanakan Kasus pembunuhan terhadap anak buahnya Brigadir J.

Ferdy Sambo bersama dua orang anak buahnya, Bharada E dan Bripka Ricky Rizal, dan satu asisten rumah tangganya, Kuat Ma’ruf. Keempatnya diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap Josua. Belakangan, polisi juga ikut menjerat istri Ferdy, Putri Candrawathi.

“Kelimanya ditetapkan tersangka kasus pembunuhan dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah mati atau penjara paling lama 20 tahun. Sementara Bharada E dijerat dengan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP,” jelas Daniel.

“Sudah seharusnya otak dari pembunuhan diberikan hukuman berat yaitu hukuman mati karena Ferdy Sambo dengan sengaja merencanakan Pembunuhan dan merekayasa kasus ini seolah telah terjadi pelecehan di kediamannya di Kompleks Polri di Duren Tiga Jakarta Selatan,” sambungnya..

Pasal 340 yang Berbunyi:

“Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain akan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 338 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 55 KUHP:
(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Daniel juga menambahkan, kasus ini telah merusak citra institusi kepolisian di mata masyarakat karena banyak oknum kepolisian mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama dan bintara yang ikut merekayasa kasus ini.

“Jika Ferdy Sambo tidak diberikan hukuman sanksi berat maka akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum hukuman mati sangat cocok diberikan untuk Ferdy Sambo,” tegasnya.

Daniel mengulangi janjinya, DPP Pemuda LIRA akan terus mengawal dan mengikuti proses hukum yang nanti akan berjalan sampai Ferdy Sambo dihukum mati. Apalagi, lanjutnya, mayoritas penduduk Indonesia meminta agar dalang utama diproses hukum seberat-beratnya.

“Jangan sampai ada lagi Ferdy Sambo di luar sana yang menggunakan jabatannya untuk melawan Hukum dengan menghabisi nyawa Anak buahnya sendiri. Penegakan hukum di negeri ini harus di junjung tinggi “Equality Before The law” (Semua Orang Sama di hadapan Hukum). Karena negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3,” jelas Daniel.

“Kita juga meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Probowo untuk menindak secara tegas anggotanya yang terlibat merekayasa kasus ini agar ke depan menjadi efek jerah bagi pejabat di kepolisian,” tutup Daniel.

Laporan: Adam

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait