Paradoks Kalsel Kata Yahya Zaini dan Edy Wuryanto: SDA Melimpah, SDM Dinilai Belum Kompetitif
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi IX menyoroti paradoks pembangunan di Kalimantan Selatan. Meski dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dinilai masih belum kompetitif.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi IX ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). Menurutnya, potensi kekayaan alam yang besar belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas tenaga kerja yang mumpuni.
“Kalimantan Selatan ini adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi angka-angka yang terkait dengan ketenagakerjaan masih cukup rendah. Misalnya angka produktivitasnya masih rendah, angka kompetensinya masih rendah, SDM-nya juga masih rendah,” ujar Yahya.
Ia menekankan pentingnya penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi secara intensif melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), Organisasi Pelaksana Teknis Pusat (OPTP), maupun Organisasi Pelaksana Teknis Daerah (OPTD). Langkah ini dinilai strategis untuk mendongkrak kualitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Yahya juga mengungkapkan adanya rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan status OPTD di Kalimantan Selatan menjadi OPT tingkat nasional. Peningkatan status tersebut diharapkan membawa dampak signifikan terhadap mutu pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di daerah.
“Kami mendapat informasi pemerintah pusat akan meningkatkan status OPTD yang ada di Kalimantan Selatan ini menjadi OPT tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan peningkatan status ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih rendahnya tingkat kompetensi dan kualitas SDM yang berdampak langsung pada terbatasnya peluang kerja masyarakat. Ia menilai, tanpa intervensi serius melalui pelatihan vokasi yang terstruktur dan berkelanjutan, potensi ekonomi daerah sulit dioptimalkan untuk kesejahteraan warga.
“Soal tenaga kerja, tingkat kompetensi SDM, tingkat kualitas SDM, dan peluang pekerjaan mereka itu masih rendah. Jadi kerja keras untuk pemerintah daerah di Kalsel,” tandas Edy.
Komisi IX DPR RI berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelatihan vokasi, memperluas akses sertifikasi kompetensi, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Kalimantan Selatan. Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam yang melimpah dapat diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif.