Pemerintah Dinilai Tidak Peka Urus BBM Bersubsidi

 Pemerintah Dinilai Tidak Peka Urus BBM Bersubsidi

JAKARTA – Pemerintah sepertinya tidak memiliki sense of crisis terkait dengan tata-kelola bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Pasalnya, terang dia, sampai hari ini belum ada kejelasan tentang keputusan penambahan solar bersubsidi dan pertalite serta revisi Perpres No. 191/2014 terkait penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

“Ini kan memicu migrasi pelanggan Dexlite menjadi pelanggan solar bersubsidi,” kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).

Politisi PKS ini menyatakan, alih-alih memperbaiki tata kelola distribusi BBM dan LPG, justru Pemerintah malah menaikan harga BBM dan LPG 3 kg non-subsidi pada 10 Juli lalu.

“Penyebabnya, karena disparitas harga yang tinggi untuk produk dengan kualitas berdekatan,” ujarnya.

Ia menambahkan simulasi BPH migas menunjukan tanpa adanya penambahan kuota solar dan pertalite, diperkirakan BBM bersubsidi ini akan habis pada bulan Oktober 2022.

“Apalagi ketika terjadi migrasi pelanggan dexlite menjadi pelanggan solar bersubsidi. Maka tekanan terhadap BBM bersubsidi akan menjadi semakin berat. Ini bisa jebol lebih awal,” pungkasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait