Pengamat : Presiden Harus Pastikan Blok Masela Untungkan Masyarakat Setempat
Jakarta, LintasParlemen.com— Kisruh terkait skema pengelolaan Blok Masela nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi keputusannya terkait pengelolaan Blok Masela nantinya akan dibangun dengan menggunakan konsep onshore (darat).
Jokowi mengakui, keputusan ini diambil setelah mendengar pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak.
BACA : Jokowi Putuskan Blok Masela Dibangun di Darat
Pengamat yang juga alumni IPB, Dr Lukman Malanuang mengungkapkan, apa yang diputuskan oleh Presiden Jokowi adalah sesuatu yang perlu dihormati. Namun, ada beberapa catatan dan pengalaman yang mesti dipertimbangkan pemerintah kedepan terkait keputusan tersebut.
“Hal yang terpenting bahwa selama eksploitasi Migas berlangsung tidak terjadi transformasi dari energi fosil ke pengembangan sumberdaya manusia. Sinyalemen ini membenarkan pandangan Terry Lind Karl bahwa yang paling dilupakan oleh negara-negara yang kaya sumberdaya alam adalah mengembangkan sumberdaya manusianya,” ucap Lukman, Rabu (23/3/2016).
Olehnya itu, menurut Lukman, pemerintah harus melihat dan fokus pada kepentingan yang dihasilkan atas keputusan pengelolaan blok Masela tersebut, khususnya bagi pengembangan SDM setempat.
“Lihatlah Arun, Riau dan Mahakam ada berapa Doktor yg sudah dihasilkan atas pengelolaan Migas disana. Tidak signifikan bukan?”,” tegasnya.
BACA : Rizal Ramli Bersyukur Presiden PutuskanBlok Masela Dibangun di Darat
Ia mengingatkan, jangan sampai mimpi buruk dan kegagalan pengelolaan Blok Gas Arun, Riau, Bontang dan Mahakam terjadi lagi di Blok Masela dan masyarakat maluku secara keseluruhan.
“Presiden Jokowi harus menekankan 30 tahun pengelolaan blok Masela kedepan harus dapat melahirkan 1000 Doktor dari Maluku, dan memastikan pembangunan regional serta multiplier effectnya menguntungkan masyarakat setempat,” tandasnya.
