Pengesahan RKUHP Masih Perlu Libatkan Masyarakat

 Pengesahan RKUHP Masih Perlu Libatkan Masyarakat

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) belum bisa disahkan dalam waktu dekat ini. Apalagi sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 2022.

Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat dengan DPR RI tidak mau berburu untuk mengesahkan, lantaran harus melibatkan masyarakat.

“Masih berproses. Belum bisa disahkan,” kata Arsul Sani Anggota Komisi III DPR kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Oleh karenanya, Politisi Partai Persatuan Pembangunan atau biasa dikenal PPP ini meminta peran masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran.

Sebab, terang dia, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) perlu masukkan konkret dan solusi ketimbang harus berdebat tanpa ada pembahasan.

“Perlu kita sinergikan,” ujarnya.

“Bila dikira kurang lalu masukkannya seperti apa. Ini kan perlu ada pembahasannya,” tandasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait