Penggusuran oleh Ahok Picu Dendam Pribumi dan Nonpribumi
Pemanasan Politik AHok vs Yusril Sebelum Ajang Pilkada DKI 15 Februari 2017
Jakarta, LintasParlemen.com— Gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama ‘Ahok’, dalam melakukan penertiban dengan sistem penggusuran yang melibatkan aparat TNI dan Polri dianggap akan memicu dendam antara masyarakat Pribumi dan Nonpribumi.
Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, menilai penggusuran oleh Ahok merupakan langkah yang mestinya dihindari. Penggusuran dengan melibatkan TNI Polri adalah tindakan yang kurang beradab.
“Penggusuran di DKI oleh Gubernur Ahok memanfaatkan TNI dan POLRI memicu dendam pribumi non pribumi. Ini harus dihindarkan, solusi hukum paling beradab,” kata MS Ka’ban seperti dikutip dari akun Twitternya Senin. (11/04/2016).
Ka’ban juga mengkritik keberadaan TNI dan POLRI yang dianggap hanya menjadi ‘kaki tangan’ penguasa dan tidak lagi pro rakyat.
“Jika penggusuran selalu melibatkan TNI dan POLRI padahal penggusuran itu melawan hukum, TNI POLRI untuk rakyat atau untuk kenyangkan penguasa,” ujarnya.
Hubungan antara PBB dan Ahok kiat meruncing menyusul sejumlah pernyataan terbuka Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang siap menggusur bekas bupati Belitung Timur itu di Pilkada DKI tahun depan.
Seperti dikabarkan, hari ini Senin (11/04/215), Pemprov DKI meratakan kawasan Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara. Lahan ini, menurut Pemprov akan dialihkan untuk taman dan lahan hijau.
