Penundaan Pilkades Ditengarai Tendensius, Ratusan Warga Kolaka Utara Demo ke DPRD

 Penundaan Pilkades Ditengarai  Tendensius, Ratusan Warga Kolaka Utara Demo ke DPRD

 

Lasusua, LintasParlemen.com— Ratusan Masyarakat Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara mendatangi kantor DPRD Kolaka Utara di Lasusua pada Senin (4/4/2016).

Kedatangan masyarakat tersebut sebagai bentuk protes dan aksi demonstrasi terkait penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di puluhan Desa yang ada di Kolaka Utara.

Massa yang terdiri dari masyarakat bersama dengan beberapa aktifis mahasiswa tersebut mendesak pemerintah kabupaten Kolaka Utara segera melaksanakan Pilkades serentak.

“Kedatangan kami bersama dengan warga masyarakat Kabupaten Kolaka Utara karena kecewa dengan pemerintah yang sampai hari ini belum melaksanakan Pilkades di Kolaka Utara,” kata M Awal , salah satu peserta aksi.

Menurut Awal, patut dicurigai penundaan Pilkades tersebut sarat dengan kepentingan kelompok elit politik tertentu. Seperti diketahui, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kolaka Utara sebelumnya telah menentukan jadwal pilkades pada tanggal 16 April 2016.

“Bahwa keputusan pemerintah daerah menunda pilkades sangat tidak berdasar bahkan ini diindikasikan ada unsur kepentingan politik untuk pilkada Kolaka Utara tahun 2017,” beber Awal.

Ia menjelaskan, bahwa pemerintah daerah harus lebih pro aktif untuk membuka ruang diskusi dengan beberapa unsur terkait.

“Pemerintah harus lebih peka melihat desakan masyarakat dari 15 kecamatan dan 62 desa yang akan ikut serta Pilkades serentak menyatakan sikap menolak pilkades serentak ini ditunda,” tegasnya.

Sehingga, awal mengatakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga kestabilan keamanan masyarakat pemerintah harus secepatnya mengambil sikap serta mencari solusi untuk melaksanakan kehendak rakyat.

“Yakni percepatan Pilkades sebelum memasuki tahap Pilkada,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun, puluhan desa di Kabupaten Kolaka Utara sampai saat ini memang belum menggelar Pilkades, bahkan disinyalir Pelaksana Tugas (Plt) di sebagian besar Desa merupakan orang titipan untuk kepentingan pemenangan bakal calon bupati pada Pilkada 2017 di Kolaka Utara.

Digiqole ad

Berita Terkait