Penyaluran KUR Belum Optimal, DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas

 Penyaluran KUR Belum Optimal, DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas

Ketua DPR RI Ade Komarudin saat diwancarai para awak media di Gedung DPR RI

JAKARTA, Lintasparlmen.Com – Ketua DPR RI Ade Komarudin mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini untuk mendukung kelangsungan dan kelancaran kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam menghadapi persaingan pasar bebas dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menurut Ade dengan berlakunya MEA, gempuran produk asing tidak dapat dibendung, sehingga pelaku usaha dalam negeri khususnya pelaku UMKM perlu mendapat dukungan untuk mampu bersaing dan meningkatkan kapasitas produksi.

Karena itu, Ade meminta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk turun tangan mengawasi penyaluran KUR, agar tepat sasaran. Apalagi selama ini pelaku UMKM masih mengalami kesulitan akses untuk mendapatkan KUR.

“Saya kira OJK dan BI harus memandu betul, harus mengawasi betul perbankan nasional, bukan hanya milik negara tapi juga milik swasta, untuk menyangkut KUR ini dipelototi dengan benar. Supaya penyalurannya betul-betul dilakukan oleh bank tersebut, karena ini menyangkut soal bahwa dengan penyaluran yang banyak itu, maka UMKM di Indonesia bisa menghadapi kompetisi dalam MEA,” kata Ade saat jumpa pers di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (29/03) lalu.

Calon kuat Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menggantikan Aburizal Bakrie ini, juga menyoroti masalah bunga KUR yang ditetapkan pemerintah menjadi sebesar 9% dari sebelumnya 12%. Besaran suku bunga itu dinilai belum optimal.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengingatkan pemerintah untuk idak boleh lengah dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku UMKM lokal dalam menghadapi persaingan pasar bebas berskala internasional. Fahri meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak atau oknum yang mempersulit akses pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR.

“Yang saya sering dengar adalah keluhan dari bawah, kadang-kadang masih dipersulit colateralnya, jaminan, dan sebagainya. Harusnya negara lebih berani, karena ini kan pinjaman kecil. Kalau rugi, rugi berapa sih? Negara pernah mem-bail out bank sampai rugi 6,7 triliun, sampai sekarang juga nggak jelas,” terang Fahri.

“Masa yang besar-besar di bail out masa yang kecil yang cuma minjam 5 juta 10 juta gak di-bail out? Negara harus berani mengambil sikap untuk membela yang paling rendah,” sambung Fahri yang juga politisi PKS ini. (Syifa/Samsul/Nukie)

Digiqole ad

Berita Terkait