Peringati Maulid Nabi, DPC Gerindra Jaktim Santuni 100 anak Yatim
Jakarta, LintasParlemen.com– DPC Partai Gerindra Jakarta Timur dalam rangka memaksimalkan nilai-nilai religius di kalangan jajaran struktural pengurus Partai Gerindra di wilayah Jaktim, telah dilaksanakakan penyelenggarakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 di Masjid Jami Baitushodikin, Jalan Otista Raya Bidara Cina kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Adi Kurnia Setiadi SH selaku Ketua kegiatan maulid tersebut menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut segenap jajaran struktural pengurus DPC ingin berbagi rizki dengan menyantuni 100 anak yatim/piatu dan kaum dhu’afa.
“Aksi kepedulian ini adalah bagian dari salah satu program Partai Gerindra. Selain tujuan tersebut, dengan kegiatan ini diharapkan terjalinnya tali silaturahmi yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pengurus Partai Gerindra dengan masyarakat, alim ulama dan habaib,” paparnya dalam keterangan yang diterima Lintasparlemen.com, Minggu (27/3/2016).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 1000 jama’ah dan dihadiri para alim ulama serta habib diantaranya Al Habib Ali Bin Abdurahman Assegaf , Al Habib Ahyat Banahsan , Al Habib Zaenal Abidin Assegaf.
“kami menyakini bahwa kegiatan yang kami laksanakan Insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Adi juga menyampaikan bahwa umat muslim sebagai umat yang menjadi mayoritas di Indonesia khususnya di Jakarta harus mempererat ukhuwah islamiyah sebagai ikatan moral sesama kaum muslim.
“Terlebih pemimpin Jakarta saat ini yang non muslim sepertinya kurang berpihak pada umat muslim, hal ini di buktikan dengan dilarangnya penggunaan Lapangan Monas untuk acara pengajian akbar. Padahal warga Betawi sebagai warga asli Jakarta salah satu identitasnya adalah rajin mengaji,” ujarnya.
Aktifitas tersebut, menurut Adi saat ini sudah mulai luntur. Olehnya itu mestinya pemerintah mendukung aktifitas-aktifitas positif masyarakat, bukan justru sebaliknya membatasi bahkan melarang.
” Belum lagi minimnya pengalokasian dana APBD untuk bantuan hibah atau bansos yang diperuntukan untuk kegiatan keagamaan dan pembangunan fasilitas keagamaan sejak tahun 2013 sangat minim,” ucapnya.
(RLS)
