Pertumbuhan RAPBN 5,1 Persen, Fraksi Gerindra: UMKM Tak Peduli Urusan Angka-angka
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2016 disepakati di angka 5,1 persen. Padahal sebelumnya sempat diusulkan pemerintah diangka 5,3 perseen.
Menurut Heri dari Fraksi Partai Gerindra itu, saat ini angka pertumbuhan mencapai titik angka 4,9%. Dari angka itu, apa yang telah dicapai pemerintah tidak realistis dalam mengusulkan angka pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
“Seharusnya pemerintah dalam menentukan angka pertumbuhan ekonomi realistis dengan kondisi ekonomi mikro di masyarakat. Jangan memasang tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai 5,3 persen. Karena realisasi pertumbuhan pada triwulan 1 Tahun 2016 hanya di angka 4,92 persen,” kata Heri saat dihubungi LintasParlemen.com, Kamis (09/06/2016).
“Dan saat ini telah terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha di Indonesia. Begini logika berpikirnya, ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh dari kebijakan pemerintah itu,” sambung politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini.
Heri mengungkapkan, untuk menyepakati asumsi dasar ekonomi makro tersebut, dirinya mengaku kurang puas dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah itu, yang hanya dikisaran angka 4,92%. Padahal, jika dilihat dari realistis yang ada, pemerintah dapat mematok angka pertumbuhan secara lebih realistis lagi.
“Para pelaku UMKM tidak peduli dengan urusan angka-angka yang diusulkan pemerintah. Karena buat mereka yang penting bisa makan, bisa bertahan hidup, ekonomi dalam usaha mereka sudah bergulir dan mendapatkan keuntungan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan ideal seharusnya di-drive oleh investasi dan ekspor impor,” terang Heri.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal, ia meminta pemerintah melihat penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia. Dari angka pengangguran 2016 ada di angka 5,2 persen hingga 5,5 persen, dan akhirnya berubah menjadi 5,4 persen 5,7 persen.
Dari angka dari pemerintah itu, ada kenaikan tingkat kemiskinan dari 9 persen hingga 10 persen menjadi kisaran angka 10,0 persenn-10,6 persen. (Mahabbahtaein)
