Petralite dan Gas Mau Naik, PDIP: Subsidi ke Rakyat Ciri Welfare State
BALI – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta mengatakan Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) yang tak bisa terlepas diri dari subsidi. Bagi I Nyoman, rencana kenaikan Petralite dan Gas LPJ harus ditinjau ulang.
Hal itu disampaikan I Nyoman terkait dengan rencana Pemerintah menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 Kg sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.
“Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare state) di mana negara tidak bisa melepaskan diri dari subsidi untuk rakyat kecil,” kata I Nyoman pada wartawan di Fulman Hotel, Legian Kuta, Bali usia rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali dengan Eselon 1 Kementerian BUMM bersama direksi BUMN seperti PT Pertamina, PGN, PLN, PT Avisiasi Pariwisata Indonesia, PT Angkasa Pura 1, Senin (18/4/2022).
Menurut I Nyoman, jika berhubungan dengan hajat hidup orang banyak yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial. Pada saat kondisi itu, kata I Nyoman, negara harus hadir memberi subsidi untuk rakyat yang membutuhkannya.
Apalagi, lanjutnya, saat pandemi Covid-19 melanda RI sejak tahun 2020-2022 ini membuat ekonomi rakyat kecil mengalami keterpurukan. I Nyoman menegaskan, kenaikan harga minyak dan gas dunia belum bisa dijadikan alasan tunggal memutuskan rencana menaikan harga Pertalite dan Gas LPG 3 kg.
“Sebab jika dipaksakan akan ada dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Pertama, daya beli hampir lebih dari 40 persen kelompok penghasilan dan pengeluaran rendah akan berdampak luas pada ketidakmampuan daya beli mereka,” terang I Nyoman.
“Kedua, tidak bisa dihindari kenaikan Pertalite dan Gas LPG 3 kg bisa menaikan angka kemiskinan. Ketiga,
mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah bekerja di sektor informal. Pelaku UMKM berproduksi menggunakan Gas LPJ 3 kg akan terdampak sangat dalam terlebih persoalan minyak goreng belum tuntas. Jika ditimpa lagi dengan kenaikan Petralite dan Gas LPJ, saya khawatir pelaku UMKM tidak akan kuat menangung biaya produksi. Jangan sampai sampai UMK mengalami kebangkrutan. Sehingga akan banyak terjadi pengangguran besar-besaran,” sambungnya.
Dengan kenaikan harga Petralite dan Gas LPJ berpotensi terjadinya banyak penimbunan dan pengoplosan.
“Oleh karena itu, jangan naikan harga Petralite dan Gas LPG 3 kg sampe situasi ekonomi membaik,” ujar I Nyoman.
Alasan itu, I Nyoman memberi solusi atas kenaikan dua kebutuhan rakyat itu dengan menertibkan penggunaan Pertalite untuk kendaraan angkutan umum dan UMKM.
“Solusi kedua, untuk pemilik mobil mewah harus menggunakan pertamax. Dan terakhir, harus ditertibkan pengoplos Gas 3 Kg,” terang I Nyoman. (HMS)
