Pilih yang Mana Politikus Transferan vs Politikus Ideologis?

Pilih yang Mana Politikus Transferan vs Politikus Ideologis?

SHARE
Helmi Adam (foto: LP)

Oleh: Helmi Adam*

Menjelang pemililihan legislative ramai ramai para politikus yang duduk di senayan kasak kusuk, pasalnya gosip “transfer” bagi anggota dewan yang duduk semakin kencang, mareka yang duduk bisa di “transfer” dengan harga 5 milyar hingga 10 milyar, asal mau pindah partai.

Sementara itu ada anggota partai yang sudah tidak diusung lagi sebagai calon legislatif oleh partainya, tidak mau juga pindah walaupun sudah ditawari uang milyaran rupiah.Dua fenomena ini menarik di pemilu 2019, pasalnya pemilu 2019 semakin besar costnya dan peluang partai untuk lolos Treshold 4 persen semakin mengecil, mengingat pertarungan semakin keras.

Lalu mengapa caleg pertahana menjadi sasaran “transfer” ?Karena caleg pertahana memeiliki kans yang besar untuk duduk kembali, mereka telah membina daerah pemilihannya selama 5 tahun. Saat reses maupun saat ada kegiatan di dapilnya masing masing. Dan mereka menanggap partai tidak berkontribusi untuk dirinnya , bahkan dirinyalah yang berkontribusi buat partai.

Mengapa ini terjadi ?, karena partai politik tidak dibiayai negara sehingga mereka meminta sumbangan dari para anggota dewan yang duduk di DPR RI. Jadi wajar jika anggota dewan merasa besar sendiri, karena mereka yang menyusui partai.

Berbeda dangan anggota dewan yang memiliki ikatan ideologis dengan partainya,biasanya mereka yang membangun partai dari awal, dan memiliki kedekatan emosional. Tapi biasanya para politikus ideologis ini memiliki kemampuan dan juga kritis terhadap manajemen partainya. Dan kadang kadang tidak disukai oleh pengurus partai yang lainya, karena dianggap mbalelo atau kritis. Sialnya mereka juga rata rata tidak memiliki uang yang cukup tapi memiliki suara yang cukup kuat dan potensi untuk membesarkan partainya.

Tentu saja para caleg ideologis lebih di butuhkan partai, ketimbang caleg transferan, hanya karena memiliki uang semata. Sementara demokrasi di Indonesia semakin mahal. Sehingga wajar jika partai yang ingin memiliki kekuasaan yang kuat melakukan “transfer” kepada caleg pertahana transferan. Hal ini disebabkan demokrasi yang menuntut, siapa yang banyak duduk menjadi anggota dewan dialah yang memiliki bargaining kekuasaan yang lebih. Bahkan jika model caleg transferan ini berhasil maka ini akan menjadi model baru di lima tahun kedepan. Dan ini sangat membahayakan demokrasi kita.

Baca juga :   Opini: Refleksi Hari Lahirnya Pancasila

Karena mereka masuk partai bukan karena persamaan ideologis tapi atas keinginan berkuasa terus menerus tanpa punya prinsip prinsip pembelaaan terhadap rakyat dengan ideologi pancasila yang diusung. Baginya uang adalah segalanya, dan akhirnya suara rakyat seperti “dibeli” setiap lima tahun sekali.

Partai yang memiliki sponsor yang besarlah yang bisa memenangkan pertarungan ini. Ujungnya Indonesia dikuasai oleh sponsor sponsor yang membiayai pemilu dan akhirnya tamatlah demokrasi pancasila, menjadi demokrasi pasar, dimana semua dihitung berdasarkan transaksional.

Saatnya kita kembali merenungkan sistem yg ada, dan membuat peraturan yang menyelamatkan demokrasi Indonesia dari demokrasi pasar, dengan memiliki aturan yang melarang seorang anggota dewan yang sedang duduk untuk lansung pindah partai pada tahun itu juga , tapi diberi waktu lima tahun kedepan, untuk pindah partai. Sehingga kesempatan untuk tranfer semakin menipis..

Penulis Direktur Syafaat Foundation

Facebook Comments