Pilkada Tambraw ke MK Ramai Saling Demo, PMII Berencana Buat Aksi Tandingan dari Aksi Bukan Warga Papua

 Pilkada Tambraw ke MK Ramai Saling Demo, PMII Berencana Buat Aksi Tandingan dari Aksi Bukan Warga Papua

Ketua PKC PMII Papua Barat, Papua Barat Daya, Jufran Rumadaul (Foto: Pribadi)

PAPUA BARAT DAYA – Aksi saling mendukung dari polemik yang terjadi dari Pilkada di Kabupaten Tambraw, Papua Barat terus berlangsung. Bahkan dari aksi dukung mendukung itu berujung pada gerakan aksi demonstrasi di Kementerian Dalam Negeri, KPK, Bawaslu, KPU hingga ke MK.

Dari pihak yang kalah di Pilkada disebut-sebut bin diduga membiayai demonstran di Jakarta agar kondisi Kabupaten Tambraw. Alasan itu para aktivis yang tergabung Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Papua Barat Daya akan menggelar aksi demo yang disebut sebagai tandingan terkait isu demo di KENDAGRI, KPK, BAWASLU, KPU terkait Kabupaten Tambraw.

Menurut para aktivis PMII aksi dukung mendukung itu langkah tak benar karena membuat proses pembangunan di Tambraw bisa tersendak dengan kondisi tersebut. PMII tak ingin persoalan politik sesaat mengganggu layanan publik.

“Kami dari PMII Provinsi Papua Barat Daya ikut menanggapi terkait isu dan demo tuntutan sekolompok orang dan oknum yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI) di jakarta terkait Pj.Bupati Kabupaten Tambraw bahwa itu tidak benar,” kata Ketua PKC PMII Papua Barat, Papua Barat Daya, Jufran Rumadaul pada wartawan, Papua Barat Daya, Tambraw, Senin (13/1/2025).

Ia mengaku heran dengan maraknya aksi demonstrasi tersebut menyusul keempat calon bupati dan wakil bupati Tambraw mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK RI. Di mana gugatan hasil Pilkada 2024 itu dilayangkan lantaran ada dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

“Bahwa aksi Oknum dan sekelompok orang tersebut yang akan melakukan aksi demo di Kemendagri , KPK dan beberapa lembaga itu adalah faktor sentimen politik semata, tidak berdasarkan fakta dan data yang terjadi di lapangan menurut PMII Provinsi Papua Barat Daya bahwa orang-orang tersebut bukan anak-anak Papua yang tahu menahu dan bersentuhan langsung terkait perkembangan di papua khususnya kabupaten Tambrauw,” sambung Jufran Rumadaul.

Jufran Rumadaul mengungkapkan, PMII Papua Barat Daya melihat, dari aksi yang digelar itu mayoritas pesertanya bukan warga atau mahasiswa dari Papua Barat Daya. Sehingga, lanjutnya, aksi yang digelar itu dicurigai hanya aksi bayaran tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Tambraw.

“Oleh karena itu maka jelas mereka tidak berhak berbicara soal perkembangan maupun tentang papua jika tidak punya bukti yang jelas, Maka dari hal tersebut diatas
PMII Provinsi Papua Barat Daya meminta publik dan lembaga -lembaga terkait untuk tidak merespon tuntunan aksi kelompok oknum dan orang tersebut yang bukan berasal orang papua, dan kami meminta menhentikan aksi yang memicuh pro kontra di masyrakat tambrauw yang meganggu kamtibmas jika pun aksi tetap terus berlanjut
maka kami PMII Provinsi Papua Barat Daya beserta Aliansi Mahasiswa Pemuda Tambrauw Papua Barat Daya akan menggelar aksi tandingan hari ini sampai satu minggu ke depan,” jelas Jufran.

Facebook Comments Box