PKB DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Atasi Banjir Rob Demak dengan Kolaborasi

 PKB DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Atasi Banjir Rob Demak dengan Kolaborasi

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di sela-sela kunjungan spesifik dalam rangka Penyerapan Aspirasi untuk Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (19/9/2017) kemarin

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfahiz mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bisa kolaboratif dalam mengatasi banjir dan rob yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Menurut Neng Eem, selama ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Demak, lebih kepada langkah-langkah jangka pendek dan menengah, sementara pemerintah pusat berjangka panjang.

Oleh karenanya, ia turut meminta perlu ada kajian yang terintegrasi bersifat multisektoral dari berbagai perspektif yang tidak hanya berbasis infrastruktur namun juga berbasis geografis dan sosiokultur.

“Saya lihat sih koordinasi antara pusat dan daerah sudah ada, tapi belum optimal. Kalau pemerintah daerah lebih kepada keluhan dari masyarakat, sedangkan langkah pemerintah pusat lebih fokus kepada infrastrukturnya. Nah ini saya kira kurang matching. Memang tadi usulan (kepada) pemerintah pusat adalah ditangani (banjir rob) dengan dibangunnya tanggul, namun apabila ketersediaan anggaran dalam menangani hal ini minim, maka strategi yang tepat harus seperti apa. Apakah relokasi bisa menjadi salah satu opsi yang memungkinkan, nah ini harus betul-betul dihitung secara matematis,” ungkap Neng Eem usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023) kemarin.

Neng Eem menambahkan, jika opsi relokasi dilakukan, pemerintah juga harus memikirkan dampak terjadinya konflik masyarakat yang menolak dan setuju untuk direlokasi berikut dari sisi anggarannya. Apabila tidak direlokasi, maka perlu dipikirkan juga pembangunan infrastruktur yang didesain dengan sistem diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perairan.

Sementara, lanjut Neng Eem, sebagian masyarakat yang terdampak banjir dan rob di Kabupaten Demak bermata pencaharian dengan bergantung kepada Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun akses jalan-jalan untuk TPI turut terendam banjr. Maka dari itu menurutnya perlu benar-benar adanya kajian yang mendalam.

“Karena relokasi itu pasti akan dihadapkan masalah yang mungkin menolak dan semacamnya. Tapi ketika mereka diberikan jaminan apabila direlokasi dan ketika tinggal di lokasi yang baru itu akan lebih kondusif, kemudian dari sisi ekonomi mereka dijamin kesejahteraannya, sumber pencaharian mereka juga ada tetap dekat, saya kira masyarakat nantinya tidak akan menolak. Karena sebenarnya kan masyarakat ketika mereka enggan untuk direlokasi itu permasalahan utamanya adalah sumber mata pencaharian yang mereka tidak tahu ketika pindah itu akan makan dari mana,”jelas Neng Eem.

Namun, lanjutnya, jika tidak direlokasi dan masyarakat dibiarkan tinggal di kawasan di mana bencana alam banjir dan rob selalu berulang terjadi, tentu menurutnya hal itu tidak manusiawi.

“Bayangkan kita satu hari banjir aja sudah seperti apa, ini bertahun-tahun terjadi dan infrastrukturnya tidak didesain untuk menghadapi hal itu. Karena setelah saya berdialog dengan masyakat mereka mengaku sudah tidak masalah rumah terendam, tapi sumber mata pencaharian tetap fungsional, jalan tidak terendam, sehingga nantinya arus mobilitas barang dan ikan itu tetap terlaksana,” ujarnya.

Oleh karenanya, Neng Eem menilai penanganan banjir dan rob di Kabupaten Demak, nantinya tidak hanya dilakukan Komisi V DPR, tapi juga lintas sektoral.

“Tadi juga ada informasi dari Pimpinan bahwa Bappenas dalam hal ini sudah turun, dan saya juga usul untuk persoalan TPI nanti juga perlu ada keterlibatan dan intervensi dari Komisi IV DPR agar nantinya masyarakat ketika opsi relokasi menjadi pilihan, sumber mata pencaharian masyarakat juga tetap ada dan itu jauh yang paling penting,” imbuh politisi dari Dapil Jawa Barat III itu.

 

Berita Terkait