PKB DPR Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan

 PKB DPR Soroti Minimnya Anggaran Penanganan Perkara di Pengadilan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti minimnya anggaran yang alokasikan untuk menangani perkara di sejumlah daerah. Cucun menilai dengan anggaran yang ada anggaran penanganan perkara tersebut masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

Menurut Cucun, ada perkara-perkara yang terkesan mundur ditangani oleh penegak hukum di sejumlah tingkatan. Karenaketerbatasan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga penangan sejumlah perkara tidak optimal ditangani.

“Kalau melihat anggaranya, di Pengadilan Tinggi saja untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tingkat banding saja tidak memadai. Ini menjadi catatan kita dalam pengawasan, kita nanti Komisi III akan melakukan rapat dengan Sekretaris Mahkamah Agung, aspirasi ini harus kita sampaikan,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal pada wartawan, Kamis (22/12/2022).

Cucun mengaku, hal itu sempat ia temukan saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi III DPR RI dengan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan TUN Bandung, Pengadilan Militer II-09 Bandung, di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung, Senin (19/12/2022) kemarin.

Alasan itu pula, Cucun meminta anggaran penyelesaian perkara ini perlu dilakukan evaluasi dengan dilakukan peningkatan jumlah agar penangan kasus perkara bisa ditangani dengan baik.

“Karena biaya perkara yang pendaftaran hanya Rp10.000 tidak akan cukup menangani satu perkara di pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan,” ujarnya

Lebih lanjut, Cucun sampaikan bahwa jumlah anggaran yang minim dalam penanganan perkara terjadi bukan hanya di Jawa Barat namun hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Menurutnya, hal ini harus menjadi evaluasi bersama agar perkara-perkara yang ditangani di pengadilan tidak menumpuk.

Hal senada juga disampaikan, Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah bahwa harus ada keberpihakan dan kehadiran negara dalam memberikan dukungan terutama support anggaran dalam penanganan perkara di pengadilan.

Digiqole ad

Berita Terkait