Pleno DGolkar Gagal Tetapkan Materi Munas dan Pertanggung Jawaban Keuangan dari APBN

Pleno DGolkar Gagal Tetapkan Materi Munas dan Pertanggung Jawaban Keuangan dari APBN

SHARE
Logo Partai Golongan Karya (Golkar)

JAKARTA – Pleno DPP Partai Golkar, 27 November 2019, yang dipimpin langsung oleh Airlangga Hartarto, gagal menetapkan materi munas dan tidak mampu membuat pertanggung jawaban keuangan yang bersumber dari APBN lebih kurang Rp.18 miliar/tahun yang diterima untuk pengelolaan partai Golkar dan Rp.2 miliar dari Enny Saragih yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi dan konon Ratusan miliar dana saksi yang tidak jelas sumber dan penyalurannya. Hal ini disampaikan oleh Wahab, pengurus DPP Partai Golkar. “pleno malam tadi tidak ada keputusan apa pun terkait materi munas dan laporan pertanggung jawaban keuangan partai”, semuanya dikembalikan kepada Panitia Munas, ujarnya.

Seharusnya rapat pleno tadi malam membahas dan memutuskan dengan tuntas hal-hal yang dianggap krusial dan strategis, yang meliputi draft perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum, Laporan Pertanggungjawaban DPP Partai Golkar, serta kapan Komite Pemilihan bekerja untuk melakukan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2019-2024.

Namun rapat pleno tidak berjalan sesuai dengan harapan, justru menjauhkan Partai Golkar dari proses berorganisasi yang sehat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi, Partai Golkar kehilangan itu, sehingga memutuskan draft materi munas saja tidak bisa diputuskan.

Hal ini membawa konsekuensi bahwa Munas tidak memiliki materi yang akan dibahas dalam Munas. berarti Munas partai Golkar tanggal 3-6 des 2019 tidak memiliki dasar yang kuat. “Munas terancam gagal karena tidak ada materi yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, mengingat waktu munas tinggal hitungan hari lagi” lanjutnya. Oleh karena itu Munas Partai Golkar bisa berdampak pada rendahnya legitimasi.

DPP Partai Golkar dianggap telah gagal mempersiapkan Munas Partai Golkar, ini merupakan cermin dari kualitas kepemimpinan Airlangga yang tidak mampu mengelola organisasi.

Untuk itu, lanjutnya, para pimpinan daerah Golkar harus bersikap tegas terhadap ketidakmampuan pimpinan pusat partai Golkar” lanjut siradjudin. Dia khawatir kalau ini dibiarkan terus, maka partai Golkar akan terus mengalami kemunduran ke depan.

“Kegagalan yang terus dilakukan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan airlangga harus segera diakhiri,” kata mantan sekjen DPP KNPI ini. (Dwi)

Facebook Comments