PPP Minta Segera Realisasi Proyek Infrastruktur di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Energi

 PPP Minta Segera Realisasi Proyek Infrastruktur di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Energi

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Aras meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur, khususnya di sektor pertanian, industri pengolahan, dan energi. Hal itu guna meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor.

“Pengembangan infrastruktur pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam geholak harga pangan, memotong rantai pasok, dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani,” ujar Muhammad Aras saat membacakan Pandangan Fraksi PPP terkait tanggapan terhadap Penyampaian Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023) kemarin.

Karena itu, dari sisi anggaran, ia mendesak pemerintah harus secara konsisten memperbaiki siklus pencairan anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat. “Serta efektif guna mempercepat pergerakan ekonomi,” jelasnya.

Aras yang membacakan pandangan fraksi penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

“Bagaimana pun juga, secara historis, kondisi ekonomi pada tahun transisi kepemimpinan atau pasca pemilihan presiden seringkali melemah karena aksi wait and see para pelaku usaha. Pelaku usaha, yang menjadi salah satu penyumbang utama penerima perpajakan, umumnya baru akan melakukan ekspansi atau mengakselerasi aktivitas usahanya ketika kabinet baru telah tersusun,” ujar Muhammad Aras.

Sebelumnya, pemerintah beralasan bahwa kenaikan target pajak tersebut disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya melalui optimalisasi perluasan basis, melaksanakan ekstensifikasi dan pengawasan secara kewilayahan, serta menyusun daftar sasaran prioritas pengamanan penerimaan pajak (DSP4) dengan prioritas pengawasan pada wajib pajak HWI, wajib pajak grup, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur telah digelontorkan sebesar Rp59,7 triliun hingga akhir April 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (year-on-year/yoy), realisasi anggaran tersebut turun sebesar 2,4 persen, melanjutkan tren penurunan pada 2022 yang sebesar 23,5 persen.

Penurunan pada dua periode tersebut dipengaruhi oleh realisasi anggaran pembangunan infrastruktur yang sudah tinggi pada 2021 per April, yaitu sebesar Rp79,9 triliun atau tumbuh 60,7 persen.

“Namun dengan total Rp59,7 triliun Kementerian PUPR telah membangun jalan, jembatan, bendungan ,dan jaringan irigasi, juga bantuan stimulus perumahan swadaya masyarakat,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5/2023).

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.