Proses Pencalegan: KNPI Minta KPK Pantau Politisi Transfer Dana ke Partai

Proses Pencalegan: KNPI Minta KPK Pantau Politisi Transfer Dana ke Partai

SHARE
Ketua Umum DPP KNPI 2015-2018 Muhammad Rifai Darus diwawancarai para jurnalis

JAKARTA – Maraknya ‘bursa transfer’ dalam proses pencalegan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendapat sorotan dari DPP KNPI. Apalagi fenomena kepindahan seorang politisi yang mendekati musim pemilu memang bukan kali ini saja terjadi.

“Dari beragam motif perpindahan partai, setidaknya terdapat tiga faktor pemicu. Pertama, dorongan pribadi, yang disebabkan oleh keinginan mendapatkan nomor urut yang bagus sehingga mudah dalam sosialisasi. Kedua, ingin mendapatkan zonasi pemilihan (dapil) yang sesuai. Ketiga, motif transaksional yang lebih didorong oleh tawaran bantuan modal kampanye dari partai lain,” kata Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus yang akrab disapa MRD, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

MRD menyoroti motif ketiga itulah yang rawan penyimpangan, utamanya kode etik dan aliran dana dari partai lain yang menjalin kontrak langsung dengan politisi yang ingin kembali menjadi caleg.

“Meski tidak ada aturan khusus, biasanya, politisi yang menyatakan pindah partai untuk keperluan pencalegan juga tidak meminta izin lebih dulu dan menyatakan mundur dari partai sebelumnya. Begitu juga politisi yang kini duduk menjadi anggota dewan, tetapi di pemilu berikutnya dia menjadi caleg dari partai lain. Dia juga tidak menyatakan mundur sebagai anggota dewan, atau bersedia diganti oleh politisi lain (atau berstatus sebagai PAW),” sambung MRD.

Untuk itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan memantau fenomena politisi transfer dalam laga pemilu legislatif 2019.

Ia menjelaskan, KPK harus jeli memeriksa dan melakukan pemantauan terhadap aliran dana, sumber dana, hingga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) apakah ada perubahan signifikan atau tidak. Entah itu sebelum maupun sesudah politisi yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menjadi caleg partai lain.

Baca juga :   Pemuda Perindo: Jokowi Tunda Bahas Revisi UU KPK, Karena Ditekan PDIP!

“Maraknya politisi (caleg) tranfer dalam pileg 2019, tidak hanya merugikan kader partai yang telah lama meniti karir politiknya dari bawah. Tetapi juga merugikan pemilih (masyarakat) yang harus pasrah menerima apapun keputusan elit partai,” ujar MRD.

Selain itu, MRD juga meminta KPU RI untuk menerbitkan edaran atau membuat regulasi khusus agar fenomena maraknya politisi transfer dalam pencalegan tidak dibiarkan yang akhirnya merusak bangunan demokrasi.

“Entah itu di internal partai, atau pemilu. Sebab, kita tidak perangkat demokrasi ini dirusak oleh segilintir orang. Dan masyarakat pemilih berharap agar mandat politik yang diberikan juga tidak mengalami penyimpangan. Ke depan, kita semua berharap agar proses elektoral yang berlangsung nanti dapat menghasilkan legislator yang berintegritas, capable, dan akuntabel,” paparnya. (M3)

Facebook Comments