Putu Supadma Rudana Dorong Pelaku UMKM Perkuat Pemasaran Digital Melalui Media Sosial

 Putu Supadma Rudana Dorong Pelaku UMKM Perkuat Pemasaran Digital Melalui Media Sosial

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat pemasaran digital melalui media sosial. Hal tersebut agar UMKM bisa bersaing merebut pangsa pasar internasional. Legislator Dapil Bali ini mengajak UMKM bisa naik kelas untuk dapat memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Saya ingin mendorong dan memotivasi kawan-kawan pelaku UMKM supaya bisa makin kuat bersaing dalam era globalisasi ini. Pemasaran melalui media sosial, memasarkan produk dengan media digital harus digenjot. Demikian juga¬†packaging produk UMKM juga harus diperkuat, sehingga usaha kecil bisa naik kelas, tidak dipandang remeh,” demikian disampaikan Putu dalam Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Koperasi dan UMKM di Bali, Sabtu (2/9/2023) seperti situs DPR RI.

Putu menyebut, pada masa Pandemi Covid-19, perekonomian hancur lebur, raksasa ekonomi alias pengusaha-pengusaha besar bertumbangan dan kelimpungan. Di saat itulah pelaku UMKM sangat kuat dan menjadi tulang punggung perekonomian.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan terus mengupayakan sinergi dengan Menteri Koperasi agar sosialisasi seperti ini bisa menyentuh pelaku UMKM lainnya. Sehingga UMKM dapat naik kelas. “Kita ingin juga menggaungkan Koperasi dan UMKM supaya bisa naik kelas. UMKM bisa bersaing dengan produk luar, produk dalam negeri diekspor ke seluruh dunia yang dibalut¬†packaging. Selama ini UMKM kita kalah di packaging,” ungkap Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Koperasi dan UMKM sendiri diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam berusaha dan mengurus perizinan bagi UMKM.

“Yang paling utama adalah produk dalam negeri harus kuat di negeri sendiri, kita cintai produk dalam negeri jangan hanya membeli produk luar. Ketahanan ekonomi ini harus disikapi dengan cara strategi berdikari. Maka UMKM harus memiliki akses, diatur dengan regulasi supaya mereka terlindungi secara hukum,” tutupnya.

Berita Terkait