Rakyat vs Jokowi: Siapa yang Kuat Soal Kenaikan Harga BBM?

 Rakyat vs Jokowi: Siapa yang Kuat Soal Kenaikan Harga BBM?

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berjenis Pertalite Solar hingga Pertamax Sabtu (3/9/2022) lalu. Harga BBM yang dinaikan tepatnya pada pukul 14.30 WIB itu tak pernah henti dari protes rakyat.

Itu artinya, aksi penolakan itu sudah berlangsung 10 hari tanpa henti terhitung hari ini, tanggal 13 September 2022. Jika Presiden Jokowi peka terhadap kondisi ini, kebijakan itu bisa saja ditinjau ulang, atau dibatalkan saja demi rakyat Indonesia.

Tepatnya hari ini, masih ada aksi unjuk rasa yang digelar di beberapa titik di Indonesia, termasuk saat Jokowi sedang mengumpulkan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta membahas dampak kenaikan BBM di daerah.

Tuntutan demonstran termasuk mahasiswa dan buruh hampir sama; ‘Menuntu Harga BBM Diturunkan’. Alasan mereka menolak harga BBM rata-rata mempertimbangkan alasan ekonomi rakyat sedang berkesusahan diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Di nama dampaknya, masih terasa tapi pemerintah tetap saja kukuh menaikan harga BBM tersebut.

Meski pemerintah punya alasan sendiri bahwa menaikan harga BBM untuk meringankan beban APBN. Menurut Jokowi, anggaran subsidi 2022 meningkat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Alasan lain pemerintah, BBM subsidi banyak digunakan oleh orang kaya sehingga tidak tepat sasaran.

Pemerintah tahu uang negara banyak keluar percuma dan maraknya terjadi kebocoran di mana-mana seperti maraknya korupsi. Tapi bagaimana dengan gaji dan pensiun pejabat negara yang sangat besar yang juga membebani APBN? Kenapa pemerintah tidak fokus menutupi kebocoran yang terjadi yang diketahuinya ini? Belum lagi BUMN banyak yang rugi layaknya sapi perah? Apa menaikan harga BBM satu-satunya solusi saat kondisi ekonomi rakyat sedang susah?

Sejatinya, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan tersebut sebelum menaikan harga BBM. Sebab, negara-lah satu-satunya pihak yang bertanggungjawab atas kondisi masyarakat yang dililit kesusahan ekonomi. Tidak malah menaikan harga BBM yang sudah diketahui bakal menyusahkan rakyat.

Tim pemerintah perlu bekerja keras berpikir agar tidak terjadi kebocoran di mana-mana di republik ini. Mereka digaji oleh rakyat dari uang rakyat juga. Pemerintah lahir dari dan untuk rakyat. Sehingga fokus bekerja bagaimana rakyat bisa hidup layak di negerinya sendirinya secara nyaman tanpa utang.

Para pejabat yang telah digaji dengan uang rakyat, sepatutnya bekerja layaknya ‘karyawan yang baik’ jika tidak ingin ‘dipecat’ oleh rakyat. Sebab, yang berkuasa di republik ini adalah rakyat. Bahkan negara ini ada karena rakyat, sehingga mereka yang bekerja atas nama rakyat benar-benar bekerja mati-matian, tidak lagi bekerja untuk yang lain.

Tapi sayang, Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan kondisi rakyat yang sedang susah. Belum lagi, lapangan kerja sangat susah di republik ini. Malah memberi ruang pekerja asing bekerja di dalam negeri dengan gaji yang lebih tinggi. Coba tengok di Sulawesi Tengah ada 6.413 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tersebar di perusahaan di sejumlah Sulawesi Tengah. Itu baru satu provinsi dan itu data sejak 2021 lalu.

Saat ini ada 200 proyek stategis nasional (stranas/PSN) dari APBN, di antaranya IKN yang terus berlanjut. Namun, subsidi BBM distop. Padahal, kondisi ini langsung dirasakan rakyat. Anehnya lagi, 200 Proyek PSN itu kejar tayang wajib kelar di tahun 2024 dengan menghabiskan dana Rp6.445 triliun.

Pemerintah perlu tahu bahwa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta bantuan angkutan umum tidak lagi efektif sebagai solusi untuk meredam efek domino. Karena penerima bantuan BLT tidak bisa dijamin tepat sasaran.

Yang terbaik saat ini, membatalkan kenaikan harga BBM, itu keinginan dari demonstran beberapa hari belakangan ini. []

 

 

Digiqole ad

Berita Terkait