Ranny Fahd A Rafiq Gaungkan “Revolusi Total” Sistem Kesehatan, Targetkan Indonesia Pimpin Asia Tenggara

MEKKAH – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ranny Fahd A Rafiq melontarkan gagasan besar bertajuk “Revolusi Total” sebagai cetak biru transformasi sistem kesehatan nasional.

Dalam pernyataannya, Selasa (3/3/2026), Ranny menilai Indonesia harus berani keluar dari pola lama yang dinilai membuat layanan medis berjalan di tempat dan kalah bersaing di tingkat regional.

Ranny yang juga Anggota Komisi IX DPR RI itu menyebut, sistem kesehatan nasional selama ini masih terjebak dalam birokrasi berbelit yang mengikis kepercayaan publik. Menurutnya, pembenahan tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh fondasi tata kelola, pendidikan, pembiayaan, hingga relasi dokter dan pasien.

“Kita tidak boleh lagi mentoleransi mediokritas. Reformasi harus menyentuh pola pikir, sistem, dan struktur agar pelayanan kesehatan benar-benar berorientasi pada martabat manusia,” ujarnya.

Dorong Perubahan Mindset dan Otonomi Pasien

Ranny menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan paternalistik menuju model yang memberi ruang otonomi lebih besar kepada pasien. Ia menilai, pasien perlu diposisikan sebagai subjek yang memiliki akses penuh terhadap informasi medisnya, bukan sekadar penerima keputusan sepihak.

Menurutnya, literasi sains dan transparansi data medis menjadi kunci membangun masyarakat yang kritis serta berdaya dalam mengambil keputusan kesehatan.

Digitalisasi dan Integrasi Data Nasional

Pada aspek birokrasi, ia mendorong percepatan digitalisasi layanan kesehatan berbasis sistem terintegrasi nasional. Ranny mengusulkan penguatan keamanan data melalui enkripsi tinggi dan teknologi berbasis blockchain guna mencegah duplikasi pemeriksaan serta memastikan efisiensi pembiayaan.

“Dengan satu data kesehatan nasional yang terintegrasi, pasien tidak perlu mengulang tes laboratorium yang sama di tempat berbeda. Ini soal efisiensi waktu, biaya, dan energi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan layanan telemedicine yang terhubung dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah, guna memangkas ketimpangan akses serta mengurangi beban rumah sakit rujukan.

Reformasi Pendidikan dan Distribusi Dokter Spesialis

Di sektor pendidikan medis, Ranny menilai kelangkaan dokter spesialis sebagai hambatan struktural. Ia mendorong pengembangan sistem hospital-based residency untuk mempercepat produksi tenaga spesialis tanpa mengorbankan kualitas.

Selain kompetensi klinis, ia menegaskan perlunya penguatan etika komunikasi dan standar pelayanan berbasis hospitalitas agar relasi dokter dan pasien lebih humanis.

Kepastian Harga dan Kedaulatan Industri Medis

Ranny juga menyoroti persoalan mahalnya biaya kesehatan. Ia mendorong adanya kepastian harga eceran tertinggi untuk obat dan alat kesehatan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya industrialisasi alat kesehatan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kedaulatan sektor medis nasional.

Bangun Kepercayaan Publik

Sebagai pilar akhir, Ranny mengusulkan pembentukan lembaga rating medis independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rumah sakit. Ia menilai sistem pemeringkatan berbasis kualitas layanan dan keselamatan pasien akan mendorong kompetisi sehat antar fasilitas kesehatan.

“Kita ingin rumah sakit bersaing dalam kualitas dan kepuasan pasien, bukan sekadar kemegahan gedung,” katanya.

Ranny optimistis, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia memiliki modal data besar untuk mengembangkan sistem kesehatan presisi berbasis kecerdasan buatan. Jika dikelola dengan etika dan regulasi yang tepat, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar pasar layanan medis menjadi pusat inovasi kesehatan regional.

“Sudah saatnya kita berhenti menjadi eksportir pasien. Kita harus menjadi magnet layanan kesehatan berstandar global dengan biaya rasional,” tegasnya.

Ia menyadari, transformasi besar selalu menghadapi resistensi. Namun menurutnya, perubahan adalah keniscayaan jika Indonesia ingin berdiri sejajar, bahkan memimpin, dalam peta kesehatan Asia Tenggara.

“Revolusi ini bukan hanya agenda kebijakan, melainkan panggilan kolektif untuk membangun sistem kesehatan yang berdaulat dan berkeadilan,” pungkasnya.