Rawan Kedaluwarsa, DPR Minta Pemerintah Tolak Hibah Vaksin Covid-19

 Rawan Kedaluwarsa, DPR Minta Pemerintah Tolak Hibah Vaksin Covid-19

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah mulai menolak menerima hibah vaksin dengan masa berlaku pendek atau segera kedaluwarsa.

Sebab, tegas dia, hal itu justru merugikan masyarakat karena kerja dari vaksin tersebut tidak bisa membentuk ‘anti body’ alias imunitas kekebalan dari serangan virus Covid-19 yang terus berkembang.

“Makanya kami mendorong pemerintah mulai menolak menerima vaksin hibah secara otomatis seperti dahulu,” kata Melki kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

“Sekarang ini kan masih menerima dengan pengetatan tertentu, baik masa kedaluwarsa maupun berbagai persyaratan lainnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Politisi Golkar ini mengungkapkan vaksin Covid-19 yang masa berlakunya singkat hanya akan membuat repot ketika digunakan maupun dimusnahkan berkaca dari kasus sebelumnya.

“Kami juga sudah meminta pemerintah untuk membuat semacam SOP untuk pemusnahan vaksin yang kedaluwarsa ini,” jelasnya.

Merujuk pada data, ungkap dia, setidaknya terdapat 40,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang teridentifikasi kedaluwarsa dan rencananya akan dipisahkan dengan vaksin lain untuk dimusnahkan.

Pemisahan tersebut dilakukan agar vaksin kedaluwarsa tidak tercampur dengan vaksin yang masih bisa digunakan. Dengan jumlah puluhan juta dosis tersebut pemisahan bisa memakan waktu dan rawan tercampur.

“Ini sulit sekali, sedangkan masyarakat ingin pendistribusian vaksin Covid-19 bisa sampai ke daerah-daerah dengan cepat,” tukasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait