Rifqinizami: Ayo Bergotong-royong Selesaikan Keagriaan di Tanah Air

 Rifqinizami: Ayo Bergotong-royong Selesaikan Keagriaan di Tanah Air

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Rifqinizami Karsayuda mengingatkan kembali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Menurut Rifqi, kolaborasi dengan instansi ataupun lembaga pemerintah daerah adalah kunci dalam menagani maraknya kasus pertanahan di Indonesia dengan mempertimbangkan anggaran Kementerian ATR BPN yang terbatas.

“Tahun ini ada 200 kalau tidak salah, yang dibiayai perkara dan itu akan melahirkan SHM, tadi Pak Menteri sudah laporkan sudah ada 80 yang sudah putus dan menjadi SHM, tahun depan ada 1000, tahun depannya lagi akan dianggarkan 2000,” kata Rifqi seperti keterangan yang disampaikan pada Lintas Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

“Ini satu contoh baru di satu kabupaten yang diindikasikan ada 20.000 lebih masalah ini. Dari mana indikasi itu, itu ketauan dari data di Kantah setempat. Sehingga kalau kita capture Indonesia ini, berarti jumlahnya besar sekali. Nah kalau kita andalkan anggaran dari Kementrian, tentu terbatas kolaborasi menjadi kata kunci,” sambung Rifqi seperti yang pernah disampaikan pada Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Senayan, Jakarta, Senin, (21/11/2022) kemarin.

Rifki menyampaikan, kolaborasi ini sebelumnya sudah dimulai di Kalimantan Selatan, kolaborasi Kementrian ATR BPN dengan Pengadilan Negeri Pelehari dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang mana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menganggarkan APBD untuk menyelesaikan kasus tanah yang sertifikatnya belum beralih nama dengan legal. Hal ini dijelaskan Rifqi, dilakukan juga untuk mempercepat pensertifikatan tanah yang pembiayaan ukur tanahnya sudah dilakukan oleh APBN.

“Karena yang diukur sudah banyak, sertifikatnya belum bisa keluar karena anggaran kita terbatas. Nah pemerintah daerah itu di beberapa kabupaten, menganggarkan APBD, untuk menyelesaikan ini. Angkanya ga besar setahu saya, hanya sekitar kurang dari Rp200.000/sertifikat. Sehingga kemudian kalau dianggarkan sekitar 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, ini sudah bisa menghasilkan 20.000 sampai dengan 30.000 sertifikat yang bisa kita kejar setiap tahun,” jelas Politisi asal Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Di akhir komentarnya, Rifqi menyampaikan kolaborasi positif ini perlu diperbanyak dan dijadikan pilot project jika nantinya dijadikan sebagai program prioritas nasional. Alasan itu, ia yakin dengan kolaborasi sejumlah persialan bisa diselesaikan dengan baik.

“Bagi saya penting kolaborasi ini karena itu, kalau bapak membuat MOU, dengan berbagai kementrian lembaga, beberapa case positif di Indonesia ini, menurut saya harus dijadikan pilot project untuk kita tarik menjadi program prioritas nasional, agar kita betul-betul bergotong royong menyelesaikan persoalan keagriaan di tanah air,” terang Rifqi.

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.