Ruddin Akbar Lubis Usulkan Pengganti Sandi di Luar Kader PKS dan Gerindra

Ruddin Akbar Lubis Usulkan Pengganti Sandi di Luar Kader PKS dan Gerindra

SHARE
Ruddin Akbar Lubis (foto: istimewah)

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis menilai sejatinya partai-partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno tidak berebutan kursi ditinggalkan Sandiaga yang mengundurkan diri fokus sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Akbar Lubis, yang harus dikedepankan oleh partai tersebut yakni kepentingan warga DKI. Mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI seperti janji kampanye di Pilgub 2017 lalu.

“Sejatinya partai-partai pengusung (Anies-Sandi) fokus mencari figur yang bisa membantu Pak Anies mewujudkan janji-janjinya. Karena yang terpenting di sini, adalah kepentingan masyarakat Jakarta. Mereka memilih Anies-Sandi, karena ingin perubahan. Artinya, kepentingan rakyat yang lebih penting,” jelas Akbar Lubis saat dihubungi, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Politisi Golkar yang ikut bertarung di pemilu 2019 mendatang lewat Daerah Pemilahan (Dapil) Sumatera Utara I, ini mengungkapkan, dalam pengisian jabatan wagub diusulkan oleh partai pengusung kemudian dipilih oleh DPRD. Bisa saja pihak pengusul PKS dan Gerindra mengajukan nama lain diluar dari kader kedua partai tersebut.

“Pengganti Pak Sandi bisa dari kalangan profesional. Atau Wagub pengganti Pak Sandi dari walikota yang ada di DKI yang berpengalaman. Karena dalam UU yang ada tak harus dari kader partai, tapi hanya diusulkan oleh partai partai pengusung,” usul Akbar Lubis yang juga Ketua PW Al Washliyah DKI Jakarta ini.

Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah, kedua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2019 lalu itu mengirimkan dua nama calon pengganti wakil gubernur.

Aturan itu sesuai Pasal 26 ayat 6 dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu berbunyi:

Baca juga :   Demo Guru Depan Istana Selama 3 Hari, Jokowi Belum 'Nongol'

Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Dalam aturannya, tak mesti nama yang diajukan adalah kader partai. Bisa saja dari kalangan profesional yang diusulkan oleh partai-partai pengusung.

Seperti diketahui, kedua partai tersebut ‘saling berebutan’ kursi wakil gubernur DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Ada tiga nama yang santer disebut-sebut penggati Sandi seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Mardani Ali Sera dan M Taufik.

Bahkan berita terbaru, secara mengejutkan, Aher oleh DPP PKS diminta mundur dari proses pencalegan DPR RI di Pemilu 2019. Jika dilihat dari situ, ada peluang Aher diusulkan oleh PKS untuk jadi wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno.

Dari Partai Gerindra, ada nama M Taufik yang jadi salah satu kandidat terkuat pengganti Sandi. (HMS)

Facebook Comments