Rugikan Parpol, DPR Minta Bawaslu Pisah Poin Pelanggaran Pemilu

 Rugikan Parpol, DPR Minta Bawaslu Pisah Poin Pelanggaran Pemilu

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta agar poin penjelasan pelanggaran administrasi pemilihan umum untuk dipisah. Khususnya pada pelanggaran administrasi pemilu biasa dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Supaya nanti tidak campur aduk dan membingungkan dalam praktiknya bisa menjadi masalah ini,” kata Arif kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bila tidak dipisah maka dikhawatirkan akan merugikan partai politik peserta pemilu. Padahal, tugas dari penyelenggara pemilu adalah untuk memastikan partai politik bisa terlibat dalam proses pemilu dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta terjaga hak konstitusionalnya.

“Yang seharusnya pelanggaran administrasi pemilu biasa, jangan-jangan perlakuannya sebagaimana pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Ini kan merugikan,” jelasnya.

Apalagi, terang Arif, Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pengertiannya terlalu luas. Sehingga bisa menyulitkan upaya menyelesaikan pelanggaran administrasi.

“Kalau itu kita rujuk pada pembentukan aturan perundang-undangan, pedomannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Rancangan Peraturan Bawaslu tentang Penyelesaian Administrasi Pemilu itu, menurut hemat kami masih belum berkesesuaian,” paparnya.

Lebih jauh, ia mengatakan, pada Pemilu 2019 ada 5.167 kasus laporan pelanggaran administrasi yang dinilainya masih banyak belum ditindaklanjuti. Dan tidak dijelaskan dengan tepat bentuk pelanggaran administrasinya oleh Bawaslu.

Ia mendorong Bawaslu yang hadir dalam rapat tersebut untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

“Inilah yang saya kira ke depan harus dapat dijelaskan lebih baik dan cara menjelaskannya adalah di dalam menyusun peraturan tentang penyelesaian pelanggaran administrasi itu harus tepat. Ini ada hubungannya dengan rancangan peraturan yang diajukan Bawaslu,” pungkasnya.

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait