Rugikan Pengemudi, Komisi V Minta Aturan Tarif Baru Ojek Online Dievaluasi

 Rugikan Pengemudi, Komisi V Minta Aturan Tarif Baru Ojek Online Dievaluasi

Go-jek

JAKARTA – Tarif ojek online di wilayah Jabodetabek akan naik. Hal itu sesuai aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022.

Di mana, keputusan itu berbunyi tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

“Saya kurang setuju dengan rencana tersebut,” kata Suryadi Jaya Purnama Anggota Komisi V DPR RI kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).

Untuk itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak agar biaya sewa aplikasi ojek online dievaluasi dan diturunkan, karena bisa merugikan pengemudi sebagai mitra.

Pasalnya, tegas Suryadi, biaya sewa aplikasi yang dikenakan kepada pengemudi sebesar 20 persen tidak rasional secara market. Mengingat, jumlah pengemudi ojek online jumlahnya sudah jutaan.

“Ini bisa rugi para pengemudi karena potongannya terlalu besar. Karena aplikator hanya sebagai jasa,” ucapnya.

“Apalagi skema keuntungan 80 persen faktanya kena biaya potongan. Jadi saya kira Kemenhub harus buat aturan yang detail biar para pengemudi dapat keuntungan bersih,” pungkasnya.

Pembagian tarif ojek online berdasarkan sistem tiga zonasi, ini rinciannya:

1. Zona I meliputi Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Bali: Rp 1.850 – Rp 2.300 per kilometer (km). Biaya jasa minimal Rp 9.250 – Rp 11.500.

2. Zona II meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek): Rp2.600 per km – Rp 2.700 per km. Biaya jasa minimal Rp 13.000 – Rp 13.500

3. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua: Rp 2.100 – Rp 2.600 per km. Biaya jasa minimal Rp 10.500 – Rp 13.000

Laporan: Gia

Editor: Adip

Digiqole ad

Berita Terkait