‘Saat Ini Akan Lebih Parah, karena Anggaran BMKG Dikurangi Lagi’

‘Saat Ini Akan Lebih Parah, karena Anggaran BMKG Dikurangi Lagi’

SHARE
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Jawa Timur IV

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Nur Yasin menyayangkan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saat memberikan informasi yang tidak akurat terkait gempa yang menimbulkan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/10/2018) lalu.

Kondisi itu, kata Nur Yasin, akan diperparah dengan adanya pengurangan anggaran yang telah disepakati antara DPR dan pihak Pemerintah.

“Saat ini akan lebih parah lagi, karena anggaran BMKG dikurangi lagi,” kata Nur Yasin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Sebelumnya, DPR mempertanyakan penggunaan anggaran BMKG yang dinilai tak mampu merawat alat pendeteksi tsunami sehingga rusak dan tak dapat berfungsi saat gempa tsunami di Sulteng.

DPR menyoroti tidak berfungsinya 21 alat pendeteksi dini tsunami atau biasa disebut buoy milik BMKG saat terjadi gempa bumi 7,4 skala ritcher di Palu dan Donggala.

Padahal, dalam DIPA BMKG 2018, ada alokasi anggaran sebesar Rp116 miliar untuk Program Kegiatan Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, termasuk di dalamnya untuk memberikan informasi akurat tentang gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

“Pembahasan anggarannya sudah final di level pertama. Yang bisa merubah hanya Menteri (Kemenkeu dan Bappenas),” ujar Nur Yasin dari Dapil Jawa Timur IV ini.

Tak hanya itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyebutkan bahwa alat deteksi tsunami Indonesia sudah tak beroperasi sejak 2012 lalu.

“Dengan total anggaran Rp1,7 triliun per tahun untuk BMKG, harusnya buoy (alat deteksi tsunami) bisa beroperasi dan manajemen antisipasi tsunami bisa berjalan dengan baik,” pungkas politisi PKB ini. (H3)

Facebook Comments
Baca juga :   Jangan Fokus Penindakan, Densus Tipikor juga Harus Punya Nilai Tambah