Santai Tanggapi Isu Kecurangan Pemilu 2024, PPP Ingatkan KPU-Bawaslu Bekerja Waspada Sejak Dini
JAKARTA – Beda partai beda cara menanggapi isu kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Polhukam Mahfud Md.
Bagi PPP yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Arsul Sani, dengan adanya isu kecurangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan Bawaslu untuk melakukan kewaspadaan sejak dini selama menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis dan berlangsung jujur dan adil (Jurdil).
Menurut Arsul, kecurangan pemilu itu terjadi jika ada keterlibatan langsung dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta peserta pemilu. Untuk itu, Arsul meminta kedua penyelenggaraan pemilu itu bekerja ekstra agar tidak terjadi hal yang bisa ‘dimainkan’ oleh partai politik (parpol) sebagai peserta pemilu 2024 mendatang.
“Saya pikir begini ya, kecurangan pemilu atau apa namanya hanya dapat terjadi jika ada unsur yang bekerja sama antara parpol sebagai peserta pemilu dengan KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu,” ujar Arsul pada Lintas Parlemen, Kamis (22/9/2022) kemarin.
Arsul menegaskan, kecurangan pemilu tidak akan pernah terjadi jika hanya satu unsur dari peserta atau penyelenggaraan pemilu yang menginginkan kecurangan terjadi pada pemilu. Ia mengingatkan pentingnya integritas bagi penyelenggaraan pemilu selama menggelar proses tahapan pemilu.
“Jadi begini, jika hanya parpol saja yang ingin pemilu curang. Sementara penyelenggara pemilu dari KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) hingga di pusat seperti KPU RI dan Bawaslu RI tak mau melakukan kecurangan saat diajak, maka kecurangan itu tidak bakal terjadi,” terang Arsul.
Wakil Ketua MPR itu memaparkan, banyak bentuk kecurangan pemilu di tiap penyelenggaraan pemilu digelar. Ia mencontohkan, saat proses penghitungan suara di tempat pemilihan suara (TPS) parpol meraih suara 30. Setalah berproses hingga di tabulasi suara berikutnya hingga nasional suara parpol tersebut hilang.
“Artinya, jika di satu TPS meraih 30 suara tapi kalau sampai ke atas (tabulasi suara berikutnya) ke tingkat record di KPU ya 30. Sesuai pengalaman sesuai yang sering terjadi adalah kemudian angka 0-nya hilang, sisa angka 3 yang tersisa,” ujar Arsul.
Anggota Komisi III DPR RI ini, juga mengungkapkan sejumlah tantangan terberat yang bakal dihadapi oleh KPU dan Bawaslu pada pemilu 2024 mendatang. Ia pun meminta kedua lembaga tersebut meminimalkan potensi kecurangan yang bakal terjadi yang berawal dari TPS oleh petugas KPPS.
“Selanjutnya, adalah tantangan bagi KPU dan Bawaslu ahar tantangan (kecurangan pemilu) ini ke depan bisa diminimalisir lebih masif bagi penyelenggara pemilu mulai di tingkat TPS, tingkat kecamatan kemudian di tingkat kabupaten tidak melakukan upaya-upaya kecurangan,” ujar alumni HMI ini.
Sebagai informasi, SBY bersama Mahfud Md menyebut ada indikasi bakal terjadi aksi kecurangan di Pemilu 2024 mendatang. Mahfud Md menambahkan, ada atau tidaknya tudingan SBY itu, di mana ada pemilu digelar maka bisa dipastikan di situ bisa diwarnai kecurangan.
Lebih menukik lagi, Mahfud menyampaikan pada publik zaman SBY banyak kecurangan pemilu yang terjadi. Hanya saja, Mahfud menjelaskan, kecurangan terjadi di era SBY tidak berasal dari pemerintah, namun dari antar-sesama pendukung sebagai pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Laporan: Aidil Muhammad
Editor: Habib Harsono
