Sari Yuliati Usulkan Pasal Penghinaan di RUU KUHP Sebagai Delik Aduan

 Sari Yuliati Usulkan Pasal Penghinaan di RUU KUHP Sebagai Delik Aduan

JAKARTA – Politisi Partai Golkar yang duduk sebagai Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati mengusulkan pada pasal penghinaan pada pemerintah di Pasal 240 dan 241 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) bukan sebagai delik biasa tapi sebagai delik aduan.

Hal itu, kata Sari, sama dengan pasal 218, 219, 347 dan 348 yang merujuk sebagai delik aduan dengan melakukan penambahan pasal. Selain itu, Sari juga mengusulkan perlu diatur terkait yang berhak melakukan pengaduan yakni Presiden atau Wakil Presiden atau Pimpinan Lembaga Pemerintah atau Pimpinan Lembaga Negara.

“Jadi dari pasal tentang penyerangan martabat atau pasal tentang penghinaan dari Presiden atau Wakil Presiden yaitu Pasal 218 dan 219, penghinaan pemerintah Pasal 240 dan 241 penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara yaitu Pasal 347 dan 348, tanggapan kami tentang draft 9 November 2022 terkait penghinaan terhadap pemerintah Pasal 240 dan 241 merupakan delik biasa seharusnya disamakan dengan pasal 218, 219, 347 dan 348 sebagai delik aduan yang diproses apabila ada pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden atau Pimpinan Lembaga Negara,” jelas Sari saat Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI membahas RUU KUHP, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Rapat Kerja Komisi III DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah. Hadir pula, segenap jajaran Kemenkumham membahas penyempurnaan RUU KUHP.

Lebih lanjut, berkaitan frasa ‘kekuasaan umum’ dinilai bermakna sangat luas. Terkait hal itu, frasa ‘kekuasaan umum’ diusulkannya dihapus sehingga norma yang diatur hanya terkait ‘penghinaan lembaga negara’. Kemudian, ‘lembaga negara’ yang dimaksud perlu dibatasi hanya lembaga tinggi negara sebagaimana diatur UUD 1945 yakni Kepresidenan, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK dan BPK.

Sari juga mengusulkan agar pasal tentang hukum adat atau living law sebaiknya dikeluarkan dari RUU KUHP. Karena, sambung Sari, mengingat perbedaan adat istiadat dan tidak unifikasi dari hukum pidana yang berlaku di seluruh Indonesia.

“Kalaupun tetap dimasukkan, perlu adanya penegasan pada penjelasan Pasal 2 ayat 1 terkait dengan keberlakuan norma hukum pidana adat yakni ketentuan hukum pidana adat dapat diberlakukan apabila telah ditegaskan dan dikompilasi dalam bentuk peraturan daerah,” terang Sari.

Di sisi lain, lanjut Sari, terkait pidana denda di pasal 81, 82,83 dan 84. Sari menjelaskan, jika terdapat hambatan untuk membayar pidana denda baik secara langsung maupun mengangsur dan tidak ada harta yang tidak bisa dirampas untuk membayar denda maka denda tersebut bisa diganti dengan menjadi pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti.

“Jadi menghapus Pasal 81 ayat 3 dan merubah Pasal 82 ayat 1. Sehingga tidak perlu kekayaan atau pendapatan disita dan dilelang langsung diganti ke pidana kerja sosial atau pidana penjara pengganti,” papar Sari.

Editor: Habib Harsono

Digiqole ad

Berita Terkait

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.